Partai Golkar
Partai Golkar
SITEMAP
Dewan Pimpinan Pusat

PARTAI GOLKAR

Ke atas
Ekonomi Tribun News

Informasi Keterbukaan Pajak Disebut Misbakhun Tabrak Banyak UU

44 Views
0 Comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung aparat perpajakan untuk memiliki akses ke rekening nasabah perbankan.

Namun, politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan tentang masih adanya persoalan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, terdapat lima UU yang terkait langsung dengan kerahasiaan bank namun akan bersinggungan dengan Perppu 1 Tahun 2017.

Dalam hal ini Perppu tersebut bertabrakan dengan UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Asuransi, UU Pasar Modal dan UU Bursa Berjangka.

"Harus ada hal yang diperinci tentang soal akses pegawai pajak terhadap informasi perbankan. Apakah deposito, saldo pinjaman, atau rekeningnya," ujar Misbakhun di rapat kerja DPR Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (17/7/2017).

Jika belum ada jalan keluar bagi persoalan itu, Misbakhun khawatir yang terbebani justru pegawai pajak. Sebab, ketika aparat pajak hendak meminta informasi dari perbankan, maka bisa-bisa berbenturan langsung dengan wajib pajak.

“Saya mengkhawatirkan perppu ini akan berpotensi diuji materi, apakah di tingkat Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi karena ketidakjelasan sejak awal kita meregulaasi,” ujarnya.
Misbakhun lantas mencontohkan akses pegawai pajak di sektor asuransi. Jenis informasinya harus diperinci.

“Ini yang mau kita buka apanya? Kalau Perppu-nya tidak bunyi (diperinci, red) yang kita setujui menjadi UU dan di PMK justru mengaturnya, ini yang akan menjadi pertanyaan semua. Saya mengkhawatirkan itu Bu Menteri,” ungkapnya.

Misbakhun pun meminta Sri Mulyani untuk mencari jalan keluar tentang persoalan dalam perppu yang disebut—sebut mengakhiri era kerahasiaan bank itu.

Sebab, solusi itu juga demi menguatkan ketentuan jika Perppu 1 Tahun 2017 kelak diterima DPR dan ditetapkan sebagai undang-undang.

“Bu Menteri Sri Mulyani perlu mengetahui ada beberapa hal yang menjadi permasalahan substansial terhadap perppu itu, dan bu Menteri harus mencarikan jalan keluar," ujar Misbakhun.

0 Komentar

Login Komunitas

Email Anda
Password Anda

Manfaat

  • Akses ke Forum Online Partai Golkar
  • Mendapatkan Online Newsletter Secara Berkala
  • Dapat Memberikan Komentar Pada Berita
  1. Setelah anda mendaftar anda akan menerima email verifikasi
  2. Setelah Email Verifikasi sukses, Anda akan menerima email selanjutnya yang berisikan: Nama, Email dan Password yang kami buat secara otomatis

Mari Bergabung Sekarang

Nama Anda
Email Anda

Berita Lainnya

Tidak Tersedia dalam mode landscape