Partai Golkar
Partai Golkar
SITEMAP
Dewan Pimpinan Pusat

PARTAI GOLKAR

Ke atas
Prev
page 1 of 5

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016

NOMOR : VIII/MUNASLUB/GOLKAR72016

Tentang

PERNYATAAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PARTAI GOLONGAN KARYATAHUN 2016

Menimbang :

a. bahwa Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri dan demokratis mempunyai tanggung jawab untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia;
b. bahwa untuk menyikapi berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Partai Golongan Karya perlu mengemukakan sikap dan pandangan politik yang dituangkan dalam Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016.

Mengingat :

1. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor: XIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor: XVIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember Tahun 2014, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 2014-2019;
3. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP- 95/DPP/GOLKAR/III/201 6 tentang Perubahan/Penyempurnaan Susunan dan Personalia Pengurus DPP Partai GOLKAR masa bhakti 2014-2019 (Hasil Munas di Bali).
4. Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP- 102/DPP/GOLKAR/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah. Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 .
5. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golongan Karya Nomor: II/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tanggal 15 Mei 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016.

MEMUSTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016 TENTANG PERNYATAAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA

Pasal 1

Pernyataan Politik Partai Golongan Karya secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pernyataan Politik Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Sikap Politik Partai Golongan Karya yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota, kader, pengurus dan jajaran organisasi Partai Golongan Karya seluruh tingkatan dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     : Nusa Dua, Bali
Pada tanggal     : 16 Mei 2016

 

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016

PERNYATAAN POLITIK
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2016

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai GOLKAR di Bali tahun 2016 memiliki arti dan makna strategis karena sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berwenang membahas dan memutuskan arah baru perjalanan Partai GOLKAR tiga tahun mendatang sebagai kelanjutan periode Masa Bhakti 2014-2019, sekaligus merupakan momentum emas untuk mengevaluasi secara kritis-objektif perjalanan bangsa pasca Pemilu 2014. Setelah mencermati dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; sambutan Pembukaan Munas Luar Biasa oleh Presiden RI; Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Partai GOLKAR; berbagai pandangan dan aspirasi; serta mendengar secara saksama pergulatan pemikiran dalam pembahasan agenda-agenda Munas Luar Biasa dan dengan memohon petunjukTuhan Yang Maha Esa, maka Munas Luar Biasa Partai GOLKAR 2016 menyampaikan Pernyataan Politik sebagai berikut:

1. Partai GOLKAR mengambil hikmah dari konflik mengingat konflik tersebut tidak membuat partai ini hancur, tetapi justru mendewasakannya. Konflik ini ternyata telah menumbuhkan daya kritis dan pemikiran yang cerdas dalam menghadapi dinamika internal dan tantangan eksternal. Situasi konflik yang luar biasa tajam telah membuat Partai GOLKAR mengubah mindset dan memberikan treatment terhadap situasi yang berubah. Melalui Munas Luar Biasa ini, Partai GOLKAR menyatakan berakhirnya konflik internal dan bersatu padu dalam kepengurusan yang solid untuk membesarkan partai demi meraih kemenangan dalam Pilkada serentak 2017 dan 2018, Pemilu Legislatif, dan Pilpres 2019.

2.Partai GOLKAR memandang Munas Luar Biasa ini sebagai momentum otokritik dan rekonsiliasi dalam upaya menata kembali kepemimpinan dan pengelolaan organisasi yang demokratis dan moderen. Munas Luar Biasa ini juga menjadi momentum kebangkitan budaya politik baru, yaitu budaya politik partisipatif yang konstitusional, berkeadilan, bersih, dan transparan (clean and clear).

Partai GOLKAR adalah partai yang berideologi Pancasila, berhaluan kebangsaan, terbuka, moderat, dan berbasis gagasan (the party of ideas), sekaligus sebagai partai karya-kekaryaan yang matang dan berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan dan fungsi parlemen. Maka dengan ini, Partai GOLKAR mempertegas posisi dan dukungan politiknya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai GOLKAR mengajak masyarakat luas untuk meningkatkan ketahanan ideologi dengan memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, terorisme, dan sektarianisme. Sebagai partai yang demokratis dan moderen, Partai GOLKAR harus melaksanakan Konvensi dalam memilih pemimpin di seluruh tingkatan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Mekanisme konvensi harus dijauhkan dari praktik transaksional (mahar politik), dan digantikan dengan pendekatan berbasis prestasi, kapabilitas, elektabilitas, dan akseptabilitas.

3. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Konsep ideal ketatanegaraan yang ingin diwujudkan melalui reformasi konstitusi, yaitu sistem ketatanegaraan yang mampu menampung berbagai dimensi strategis serta dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai GOLKAR berpandangan, terdapat pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang berpotensi tidak sejalan lagi dengan Pembukaan. Di samping itu, ketiadaan haluan negara yang menjadi gagasan strategis pembangunan jangka panjang, setelah era reformasi, telah mengakibatkan terjadinya distorsi, diskontinuitas, dan inkonsistensi dalam proses pembangunan nasional dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain. Oleh karena itu, Munas Luar Biasa Partai GOLKAR merekomendasikan kepada DPP Partai GOLKAR agar melakukan pengkajian yang mendalam dan memperjuangkan melalui proses konstitusional upaya perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan antara lain:

a. Menetapkan haluan negara yang menjadi landasan strategi pembangunan jangka panjang.
b. Memperjuangkan agar Visi Negara Kesejahteraan 2045 menjadi Blueprint Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebagai isi dari haluan negara.

Partai GOLKAR berpandangan perlu ditata ulang (reformulasi) sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan menyusun Blueprint Pembangunan Nasional (model GBHN di era Orde Baru), sebagai haluan penyelenggaraan negara. Blueprint Pembangunan Nasional ini oleh Partai GOLKAR dinamakan: “Visi Negara Kesejahteraan 2045”. Perumusan visi ini dilakukan sejak 2011 dengan melibatkan pakardari berbagai kalangan, birokrat, politisi senior, serta dilakukan uji sahih di sembilan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang kemudian ditetapkan pada Munas Partai GOLKAR tahun 2014.

4. Partai GOLKAR berpendapat, pembangunan ekonomi nasional harus berorientasi pada upaya menciptakan kedaulatan ekonomi demi meningkatkan ketahanan ekonomi guna terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Di lain pihak, Partai Golkar berpandangan, Indonesia harus siap menghadapi kenyataan globalisasi di segala bidang, terutama bidang ekonomi, dan mampu memanfaatkan peluang globalisasi tersebut dengan terus meningkatkan kualitas human capital, kompetensi, profesionalisme, daya saing, produktivitas, dan kemampuan negosiasi. Partai GOLKAR mendorong agar pemerintah meningkatkan komitmen terhadap prinsip ekonomi terbuka, pemberantasan terhadap hambatan perdagangan, debirokratisasi, deregulasi, dan berbagai hambatan termasuk hambatan non-tarif dalam memperlancar pembangunan ekonomi dan perdagangan.

Partai GOLKAR menilai telah terjadi praktik-praktik ekonomi neoliberal sehingga hak-hak dasar rakyat terabaikan. Kekayaan negara semakin dikuasai oleh segelintir orang dan perusahaan. Penguasaan aset dan akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti lahan usaha dan permodalan, masih rendah yang mengakibatkan melebarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan juga terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Meskipun kondisi ekonomi membaik, kesenjangan ternyata melebar, yang ditunjukkan oleh gini ratio yang masih tinggi, sekitar 0,42. Kesenjangan yang tinggi ini apabila dibiarkan terus meningkat, akan berakibat fatal bagi bangsa Indonesia karena hal ini bisa menimbulkan konflik sosial yang pada gilirannya dapat memicu revolusi. Oleh karena itu, Partai GOLKAR mendesak pemerintah memperkecil kesenjangan ekonomi, yang ditunjukkan oleh gini ratio yang berada pada kisaran 0,35 - 0,40, sebagai salah satu prioritas dan perhatian utama pembangunan nasional.

Partai GOLKAR sepakat dan mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menggalakkan pembangunan di bidang infrastruktur sampai ke daerah, karena hal itu mampu memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, Partai GOLKAR mengingatkan pemerintah agar politik anggaran dalam APBN tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur melainkan juga memperhatikan sektor penting lainnya seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Apalagi pembangunan sektor pertanian belum berhasil mengembalikan kondisi swasembada pangan, khususnya beras, yang pernah dicapai bangsa ini. Akibatnya, ketergantungan terhadap beras impor masih tinggi sehingga menguras devisa dalam jumlah besar. Selain itu, macetnya reformasi agraria telah memperburuk penyediaan pangan nasional.

Partai GOLKAR berpandangan, ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. Dalam sistem ini terkandung makna cabang- cabang produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Partai GOLKAR mendesak pemerintah segera memberdayakan UMKM dan koperasi secara sungguh-sungguh dan maksimal agar mampu menghadapi derasnya gelombang pasar bebas. Partai GOLKAR juga mendesak pemerintah dan DPR merevisi sejumlah undang-undang, seperti UU Minerba dan UU Migas, serta UU Perbankan, dalam rangka sinkronisasi aturan-aturan dalam beragam UU tersebut dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

5. Partai GOLKAR mendesak Pemerintah bersikap kritis dalam perpanjangan kontrak-kontrak karya dan perjanjian-perjanjian minyak dan gas bumi, baik yang sudah ada maupun yang sedang dijajaki, dengan lebih mengutamakan kepentingan dan kedaulatan nasional. Untuk itu, Partai GOLKAR mendorong perubahan paradigma dalam kebijakan energi nasional demi mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pengembangan energi tidak lagi semata-mata untuk memperbesar pendapatan negara (revenue based) tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi national (national economy growth) serta terus berupaya agar ketahanan energi harus lebih optimal melalui usaha pencarian sumber-sumber energi baru dan terbarukan, serta optimalisasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan dukungan teknologi moderen yang dilakukan oleh sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

6. Partai GOLKAR kembali menegaskan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Hukum harus ditempatkan sebagai panglima dengan menerapkan prinsip supremasi hukum yang menjunjung tinggi persamaan dalam hukum (equality before the law), peradilan yang bebas (tidak tunduk kepada kekuasaan manapun), asas legalitas (due process of law) di mana seluruh tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi perlindungan atas hak asasi manusia (HAM). Partai GOLKAR mendorong pelaksanaan dernokratisasi hukum melalui strategi pembangunan hukum yang responsif, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang aspiratif dan memuat nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang bersumber dan tumbuh dalam masyarakat.

Penegakan hukum tidak boleh hanya dilakukan secara represif, tetapi juga preventif-persuasif, khususnya terkait dengan maraknya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Partai GOLKAR mendesak diterapkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual dan memprioriaskan pembahasan mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Partai GOLKAR berpendapat, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan terus memperbaiki sistem yang terintegrasi. Dengan cara ini, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia diharapkan dapat membaik, yang meningkat dari 36 menjadi 40 - 50.

Selain itu, Partai GOLKAR mendesak Pemerintah agar meningkatkan upaya pemberantasan narkoba dan pengendalian minuman keras. Partai GOLKAR harus meningkatkan pengawasan dan mendorong agar peraturan perundang-undangan tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dapat diimplementasikan.

7. Partai GOLKAR berpendapat, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berorientasi pada upaya menciptakan masyarakat yang berkepribadian lahir dan batin berdasarkan Pancasila. Pembangunan manusia Indonesia juga harus memperhatikan aspek mental dan spiritual untuk menciptakan manusia yang berbudi pekerti luhur serta aspek intelektualitas agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pembangunan karakter bangsa menjadi suatu keniscayaan guna menangkal masuk dan berkembangnya budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa serta meningkatkan daya saing dalam merighadapi persaingan global yang kian ketat. Pembangunan karakter bangsa Indonesia, menurut Partai GOLKAR, harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Partai GOLKAR mencermati, pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan vital bangsa Indonesia. Untuk itu, Partai GOLKAR mengharapkan agar penggunaan anggaran 20% bidang pendidikan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Demikian juga di bidang kesehatan, Partai GOLKAR berpandangan agar pelayanannya, baik secara kuantitas maupun kualitas, ditingkatkan melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas dan Posyandu, yang difokuskan di desa dengan akses dan biaya yang terjangkau masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang mampu, diperlukan kebijakan khusus berupa subsidi kesehatan yang tepat sasaran. Partai GOLKAR berpendapat, pentingnya upaya meningkatkan profesionalisme SDM bidang kesehatan dan memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, daerah terisolasi, dan daerah perbatasan. Cara ini diharapkan dapat menekan serendah mungkin angka kematian ibu dan anak serta membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan kesehatan.

8. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mempunyai kewajiban memperjuangkan kemerdekaan nasional bangsa-bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia harus berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti konflik di Filipina Selatan, Laut Tiongkok Selatan, Palestina, dan Timur Tengah dengan mengutamakan prinsip penyelesaian secara damai, dialog, dan tidak intervensif terhadap masalah internal. Menyangkut isu Laut Tiongkok Selatan, Partai GOLKAR berpandangan ketegasan sikap Indonesia dalam merespon isu Laut Tiongkok Selatan bersifat ke dalam, yaitu menyangkut kedaulatan Indonesia. Terkait keamanan di sepanjang Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia, Partai GOLKAR mendesak pemerintah meningkatkan patroli keamanan dan bekerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan laut Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya aksi perompakan dan penculikan di wilayah tersebut.

Partai GOLKAR harus meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan tak boleh ada lagi kasus-kasus yang memilukan terhadap TKI. Hal ini sesuai amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kerjasama bilateral dan multilateral memang merupakan suatu keniscayaan. Namun, Partai GOLKAR menilai kerjasama ini dapat berimplikasi negatif terhadap kemandirian ekonomi nasional menyusul agresivitas masuknya tenaga kerja asing dengan dalih investasi. Hal ini berbahaya karena pada gilirannya berdampak pada infiltrasi dan penetrasi nilai-nilai yang dapat mengancam kehidupan sosial-budaya serta ketahanan dan pertahanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Partai GOLKAR mendesak pemerintah segera meninjau kembali setiap kebijakan kerjasama ekonomi guna mencegah munculnya sentimen negatif rakyat Indonesia terhadap membanjirnya jutaan tenaga kerja asing tidak terdidik dan barang-barang selundupan/ilegal.

9. Partai GOLKAR berpandangan, tantangan di bidang pertahanan dan keamanan semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, di masa depan tuntutan pertahanan dan keamanan sebuah negara tidak terbatas lagi pada aspek fisik tetapi juga non-fisik. Ketahanan nasional tidak hanya terkait dengan seberapa kuat formasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) kita, tetapi juga kesadaran kebangsaan (nasionalisme) rakyat Indonesia. Di masa mendatang, pertahanan keamanan terbaik dan terdepan sebuah negara adalah nasionalisme warganya. Untuk itu, proses penguatan ketahanan nasionalisme dan beta negara harus diintensifkan.

Selain terpenuhinya minimum essential forces (MEF), Partai GOLKAR berpandangan Indonesia harus segera merancang blueprint pertahanan cyber dalam skala nasional, dan dilanjutkan dengan realisasi konkret dalam bentuk pembangunan basis cyber-nya mengingat ancaman di masa depan lebih berbentuk Cyber War.

Partai GOLKAR juga mengingatkan adanya ancaman serius terorisme yang membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Partai GOLKAR mendesak pemerintah segera melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mendorong deradikalisasi.

Demikian Pernyataan Politik Partai GOLKAR pada Munas Luar Biasa 2016. Marilah kita terus meningkatkan kerjasama dan persahabatan di antara seluruh komponen bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maju terus negeri kita tercinta, Indonesia.

Ditetapkan di     : Nusa Dua, Bali
Pada tanggal     : 16Mei2016

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PARTAI GOLONGAN KARYATAHUN 2016


Prev
page 1 of 5
Tidak Tersedia dalam mode landscape