Partai Golkar
Partai Golkar
SITEMAP
Dewan Pimpinan Pusat

PARTAI GOLKAR

Ke atas
Ke atas a
Prev
page 1 of 23

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA

TAHUN 2016 NOMOR : VII/MUNASLUB/GOLKAR/2016


Tentang


PROGRAM UMUM PARTAI GOLONGAN KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYATAHUN 2016

Menimbang :

a.  bahwa Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri dan demokratis mempunyai tanggung jawab untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia;

b.  bahwa dalam rangka turut mempercepat terwujudnya kebangkitan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh kekuatan politik bangsa, termasuk Partai GOLKAR.

c.  bahwa untuk meningkatkan kualitas partisipasi Partai Golongan Karya dalam Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemantapan internal partai dari segi kelembagaan, kaderisasi dan keanggotaan bersamaan dengan perlu diperjuangkannya aspirasi dan kepentingan rakyat, yang secara keseluruhan dituangkan dalam Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2014-2019;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Blasa Partai Golongan Karya Tahun 2016.

Mengingat :

1.  Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor: XIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

2. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya tahun 2014 Nomor: XVIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 20 14-2019;

3. Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP- 102/DPP/GOLKAR/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 .

4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Nomor: ll/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tanggal 15 Mei 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016.


MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM UMUM PARTAI GOLONGAN KARYA

Pasal 1

Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2014 - 2019 secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Program Umum Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan agenda pokok Partai Golongan Karya yang menjadi pedoman bagi anggota, kader, pengurus dan jajaran organisasi Partai Golongan Karya di seluruh tingkatan dalam mengembangkan kehidupan organisasi dan dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                                                                                   Ditetapkan di     : Nusa Dua, Bali

                                                                                   Pada tanggal      : 16 Mei 2016


PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016

PROGRAM UMUM PARTAI GOLONGAN KARYA

TAHUN 2014-2019

I. Pendahuluan

Dua puluh sembilan tahun lagi, Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke 100, pada tahun 2045. Sejak kemerdekaan, pembangunan nasional terus digalakkan di segenap aras dan aspek untuk mewujudkan cita- cita kemerdekaan : Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap periode kepemimpinan nasional menghadapi dinamika lingkungan strategis yang spesifik dengan spektrum tantangan yang berbeda. Konsekwensinya, skenario pembangunan yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan yang mengemuka dalam rangka menghadirkan peri kehidupan kebangsaan yang lebih baik, cenderung berbeda.

Setiap generasi telah mengukir prestasi tersendiri sebagai buah dari karya kepeloporan dan kepemimpinan yang menjadi tonggak penting sekaligus modal dasar bagi akselerasi pembangunan generasi berikutnya hingga memasuki era reformasi dewasa ini.

Hingga paruh terakhir dasawarsa kedua reformasi, Indonesia telah mencapai perubahan dan kemajuan di berbagai aspek, baik pada aras nasional, regional maupun global yang terbukti mampu menempatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar keempat dan salah satu dari 20 kekuatan ekonomi dunia yang disegani dan diperhitungkan dalam tata pergaulan internasional.

Namun demikian, cita-cita dan tujuan nasional masih jauh dari terwujud akibat kompleksitas tantangan pembangunan yang terus muncul dan berkembang karena perubahan lingkungan strategis, termasuk perubahan geopolitik dan geo ekonomi yang demikian cepat dan sering tidak terduga.

Partai GOLKAR yang sejatinya merupakan gerakan pembaharuan dan pembangunan memiliki motivasi dasar dan komitmen yang kuat untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan bangsa bagi suksesnya pembangunan nasional demi terwujudnya kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas kontribusi dan partisipasi Partai GOLKAR dalam pembangunan, turut dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi tantangan pembangunan secara menyeluruh dan mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan strategis lima tahun mendatang.

Dari perspektif idiologi, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai Pancasila belum teraktualisasi secara praksis dalam kehidupan nyata, karena pemahaman yang formal-tekstual akibat rendahnya kualitas proses internalisasi idiologi selain pengaruh globalisasi yang tidak terhindarkan. Pertumbuhan spiritualitas dalam kehidupan bersama sebagai bangsa yang plural, belum secara signifikan mengeliminasi kecenderungan perilaku “ekstrim” yang mengganggu harmoni sosial. Solidaritas terhadap sesama cenderung memudar, terutama kepada mereka yang miskin, berkekurangan dan terpinggirkan. Semangat kebangsaan memudar akibat berkembangnya pragmatisme dan sentimen primordial dalam berbagai bentuk dan karena berbgai alasan. Sangat disayangkan, ditengah derasnya tantangan idiologis di atas, Bangsa Indonesia belum memiliki strategi yang jitu, terencana dan terpadu untuk mengembangkan nilai-nilai Idiologi Pancasila menghadapi dinamika kontestasi idiologis kontemporer, terutama pengaruh idiologi dan gagasan-gagasan fundamental dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kehidupan politik dan demokrasi belum terkonsolidasi secara efektif. Pembangunan politik yang cenderung formal-prosedural, belum mampu mewujudkan kinerja demokrasi yang sehat, yang mengedepankan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan kebebasan yang bertanggungjawab. Konsolidasi demokrasi selama era reformasi, belum menyentuh aras konsolidasi yang substantive-deliberatif bahkan cenderung terjebak dalam euphoria kebebasan, yang ditandai oleh masih rendahnya angka Indeks Demokrasi dan tingginya angka Indeks Negara Gagal. Penyelenggaraan pemilihan umum, belum berlangsng secara efektif, efisien dan demokratis. Budaya dan etika politik belum berkembang secara baik akibat kesenjangan tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan etika dan budaya demokrasi. Pengembangan otonomi daerah, terhambat oleh pragmatisme elit lokal, birokrasi yang gemuk, rendahnya kapasitas fiscal daerah, rendahnya belanja modal, maraknya korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah yang belum efektif dan efisien serta belum berbasis pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi.

Kemajuan pembangunan hukum, juga belum menggembirakan yang ditandai oleh muncul dan berkembangnya berbagai permasalahan hukum yang mesti segera ditemukan jalan pemecahannya. Praktek penegakkan hukum selama ini belum secara efektif menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Lemahnya budaya hukum dan rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum memberi peluang bagi berkembangnya tindakan anarkisme, kekerasan sosial dan sikap main hakim sendiri, yang terbukti semakin memudarkan fungsi hukum dalam menciptakan tertib sosial. Pada sisi lain, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi belum sepenuhnya terwujud akibat penegakkan hukum dan pengembangan budaya hukum tidak sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional. Tantangan pembangunan bidang hukum lainnya adalah meluasnya praktek korupsi akibat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang belum efektif, kecenderungan politisasi hukum, dan memudarnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang menyebabkan tingginya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Patut pula dicermati berkembangnya praktek trial by the press yang bertentangan dengan azas praduga tak bersalah yang selain mengabaikan rasa keadilan dalam masyarakat, juga menyebabkan terjadinya pembunuhan karakter secara selektif dan sistematis. Tidak kalah pentingnya, proses nasionalisasi hukum yang belum tuntas menyebabkan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional, menjadi terabaikan.

Sekalipun pembangunan ekonomi sepanjang era reformasi mampu menciptakan stabilitas ekonomi nasional dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 5 %, namun pertumbuhan ekonomi yang tercipta selain tidak mampu mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah, antar daerah, antar kaya dan miskin serta antar desa dan kota, juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Penguasaan aset dan akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi yang masih rendah, serta pembangunan yang belum merata, menyebabkan ketimpangan antara kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan pedesaan dan antar wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, tujuh puluh persen sumber daya ekonomi nasional yang masih dikuasai oleh sekitar 7% penduduk dan belum dikembangkannya kebijakan yang bersifat “affirmative action”, menyebabkan meluasnya disparitas sosial ekonomi beserta seluruh dampak ikutannya.

Sepanjang era reformasi, pembangunan bidang ekonomi nasional masih dihadapkan pada tiga kendala utama yakni reformasi birokrasi yang belum tuntas, keterbatasan infrastruktur dan praktek penyalahgunaan kekuasaan, terutama korupsi. Pada sisi lain, kebijakan di bidang ekonomi selama ini terlalu mengandalkan makro ekonomi dan kurang memberi perhatian bagi pengembangan sektor riil. Secara umum, iklim usaha kurang kondusif karena kendala peraturan, rendahnya insentif, hambatan dalam pembebasan lahan, ketidakpastian kebijakan dan maraknya KKN. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya jiwa enterpreneurship dan technopreneurship, yang berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja dan lambannya produksi.

Kendala pembangunan ekonomi lainnya yang perlu dicermati adalah rendahnya daya saing ekonomi nasional ditengah persaingan antar negara yang makin ketat seiring meluasnya pengaruh globalisasi. Hal ini antara lain diindikasikan oleh belum dikembangkannya industri nasional yang mengakibatkan tingginya ketergantungan pada produk impor. Ketergantungan terhadap produk impor juga masih terasa ditengah gencarnya usaha pemerintah untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, yang justru semakin diperburuk oleh macetnya reformasi agraria.

Berkembangnya gejala de-industrialisasi, yang ditunjukkan oleh lambannya pertumbuhan sektor industri dan menurunnya kontribusi sektor ini terhadap PDB menyebabkan daya serap tenaga kerja semakin rendah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur di berbagai bidang yang berdampak pada munculnya inefisiensi perekonomian sehingga memperlambat pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada sektor industri pengolahan terjadi penurunan dalam 10 tahun terakhir seiring dengan transformasi ekonomi yang sedang berjalan dan diikuti oleh menurunnya penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan dibandingkan dengan sektor lain.

Perkembangan yang cukup menggembirakan adalah bahwa China, Brazil, Afrika Selatan, termasuk Indonesia dan India akan menjadi kekuatan “baru” perekonomian dunia dalam dasawarsa ke depan, yang di satu sisi mendorong semakin meningkatnya friksi ekonomi di kawasan ini namun di sisi lain dapat didayagunakan sebagai peluang bagi perwujudan kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional.

Problematika pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dindikasikan oleh semakin meluasnya tantangan bagi keberlanjutan sumber daya laut seperti pembajakan, pengasaman lautan, kerusakan terumbu karang dan kehidupan laut, dan lemahnya perlindungan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional. Meningkatnya ancaman terhadap potensi sumberdaya kelautan dan perikanan serta sumberdaya hayati lainnya akibat meluasnya dampak perubahan iklim dan pemanasan global, muncul sebagai kendala yang mempersulit Indonesia untuk meningkatkan kontribusi sector perikanan dan kelautan terhadap PDB. Kesulitan ini semakin diperparah oleh meningkatnya suhu dan perubahan iklim yang ekstrim yang diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, yang diduga akan berdampak terhadap menurunnya hasil panen dan merosotnya kesejahteraan petani dan nelayan.

Dalam bidang keuangan dan perbankan, patut dicatat bahwa sistem keuangan dan sector perbankan nasional yang cenderung memberikan suku bunga yang relative tinggi dibandingkan negara lain, terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sector UMKM dan Koperasi. Di sisi lain, belum dikembangkannya kebijakan di bidang fiskal, moneter dan administrasi sebagai tiga instrumen kunci menyebabkan upaya peningkatan ketahanan dan kemampuan ekonomi nasional dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat.

Kendala lainnya yang cukup serius adalah adanya peraturan di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan dan perbankan yang masih menghambat pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada sisi lain, revitalisasi industri pertanian, reformasi agraria dan mekanisasi pertanian belum dikembangkan untuk mendukung peningkatan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB dan peningkatan kesejahteraan petani.

Fenomena pembangunan ekonomi lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah belum terwujudnya peranan dan hakekat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, karena perubahan paradigma perekonomian nasional dan melemahnya peranan koperasi dalam tata ekonomi nasional.

Dari perspektif pembangunan inovasi, ilmu pengetahuan dan tehnologi, jelas terlihat bahwa perkembangan peradaban Indonesia menjadi lambat karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi terutama yang berkaitan dengan penguasaan core technology. Hal ini selain disebabkan oleh dukungan biaya bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih jauh dari memadai, juga dipengaruhi oleh belum dikembangkannya technopreneurship sehingga menghambat terciptanya efisiensi usaha, produktifitas tenaga kerja berkurang, kualitas barang dan jasa tidak berkembang, dan tidak terciptanya sumber-sumber pertumbuhan baru akibat minimnya inovasi. Fakta menunjukan bahwa anggaran untuk Penelitian dan Pengembangan (R & D) di Indonesia masih sangat rendah (sub standar) dan didominasi oleh sumber pembiayaan dari sektor Pemerintah (hanya 0,1 % dari PDB, dimana 0,08 % dari pembiayaan Pemerintah). Fakta juga menunjukan bahwa dunia bisnis enggan mengembangkan iptek dan Inovasi karena alasan biaya dengan mengambil resiko untuk mengorbankan filosofi dan rencana jangka panjang (investasi Iptek).

Masalah lainnya adalah masih rendahnya daya saing Indonesia akibat rendahnya growth competitiveness serta rendahnya penguasaan dan pengembangan tehnologi dan inovasi. Rendahnya daya saing nasional juga dipengaruhi oleh masih lemahnya kerjasama antara Pemerintah, Institusi Akademik dengan dunia Industri dalam pengembangan dan pemanfaatan Iptek dan Inovasi. Konsekwensinya, dunia industri, lebih suka menggunakan produk Iptek luar negeri dibanding hasil produk dalam negeri. Pengembangan industri kreatif dan produk tehnologi baru, terhambat akibat Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) di Indonesia tidak dihormati dan dipatuhi dengan baik, yang diindikasikan oleh makin banyaknya produk-produk bajakan dan ilegal yang beredar di pasaran. Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah rendahnya efektifitas kebijakan dan Program Ristek yang dikembangkan Pemerintah karena sering tumpang tindih dan mengabaikan prinsip “link and match”dengan dunia industri. Rendahnya perhatian pemerintah dalam pengembangan IPTEK dan Inovasi menyebabkan belum berkembangnya industri yang berkelas mid-tech dan hi- tech dan hanya mampu bergerak|pada level low-tech.

Perkembangan pembangunan bidang energy dan lingkungan hidup menunjukan masih lemahnya strategi pengembangan energi nasional, yang berdampak pada belum terwujudnya ketahanan dan kedaulatan energi dalam negeri. Kemampuan Indonesia dalam penyediaan pangan dan energi diperkirakan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan penduduk yang relatif tinggi. Selain itu, perebutan pemanfaatan produk pertanian dan perkebunan antara pemenuhan kebutuhan pangan dan penyediaan kebutuhan energy, terlihat semakin meningkat. Pengelolaan SDA belum bersifat berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.

Upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) terhambat oleh tingginya biaya eksplorasi, insentif investasi yang tidak menarik dan pemanfaaan energi alternatif yang masih terbatas. Selain itu, kebijakan pemanfaatan enenii yang mengutamakan ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan domestik berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan energi nasional. Pembangunan bidang energy, dan lingkungan hidup juga masih dihadapkan pada lemahnya sistem hukum dalam mencegah perusakan lingkungan, illegal loging, illegal fishing, dan illegal mining. Selain itu, tumpang tindihnya berbagai regulasi bidang energi dan sumber daya mineral yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku ekonomi. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakibatkan terhambatnya pengelolaan energi dan mineral.

Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perempuan dan Anak, serta Pemuda dan Olahraga, juga dihadapkan dengan tantangan pembangunan yang tidak kalah seriusnya. Rendahnya sumbangan sektor pendidikan dalam membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa serta rendahnya perhatian pemerintah dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, berpengaruh terhadap rendahnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Di sisi lain, kebijakan pembangunan pendidikan cenderung sekedar business as usual sehingga output pendidikan cenderung tertinggal jauh dibandingkan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Fakta menunjukan bahwa pengembangan pendidikan belum mampu membangun kompetensi SDM, terutama berkaitan dengan inovasi dalam proses beiajar mengajar, skill untuk hidup, skill untuk karier dan skill dalam konteks nation and character building. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Tantangan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan adalah tingginya lulusan pendidikan tinggi yang menganggur karena kurikulum pendidikan belum mampu beradaptasi dengan pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, serta tidak memiliki jiwa enterpreneurship. Hal ini semakin diperparah akibat adanya kecenderungan bahwa anggaran pendidikan yang demikian besar belum dikelola secara efektif.

Dari perspektif pemerataan pendidikan, akses pendidikan bagi kaum miskin terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan belum memadai. Minimnya pengembangan riset dan pemanfaatan hasil riset di dunia pendidikan tinggi menjadi penghambat pembangunan pendidikan yang berdampak terhadap rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pembangunan bidang kesehatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Visi Indonesia Sehat belum memiliki arah yang jelas dan pembangunan kesehatan yang masih berorientasi kuratif menyebabkan kebijakan bidang kesehatan cenderung reaktif dan berjangka pendek. Tingginya angka kematian balita akibat rawan gizi, sebagai dampak kemiskinan dan pola hidup tidak sehat, serta pelayanan kesehatan yang buruk. Kebijakan kesehatan yang berpusat pada negara dan mengabaikan partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Penyediaan sarana dan parasarana kesehatan serta penempatan tenaga kesehatan yang belum merata, menyebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) sulit ditekan. Rendahnya profesionalisme SDM kesehatan akibat rendahnya Kualitas pendidikan kesehatan berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih ditandai oleh belum tersedianya jaminan sosial dan jaminan hari tua yang memadai bagi kaum miskin menyebabkan mereka hidup dalam serba kekurangan dan sulit mendapatkan akses terhadap jaminan kesejahteraan sosial. Minimnya persediaan perumahan yang memadai bagi kaum miskin mengakibatkan mereka hidup dalam pemukiman kumuh yang kurang terjamin dari sisi kelayakan, kesehatan dan rentan terhadap berbagai risiko sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dikendalai oleh meluasnya eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan arena berbagai sebab. Peran dan fungsi perempuan yang belum dikembangkan secara optimal baik sebagai ibu, istri dan sebagai pendidik utama dalam keluarga menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan anak. Pada sisi lain masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan penyusunan kebijakan di semua tingkatan menyebabkan upaya mewujudkan kesetaraan gender cenderung semakin sulit.

Meluasnya dekadensi moral dikalangan anak dan remaja, yang ditunjukan dengan maraknya pornografi, penyalahgunaan zat adiktif dan penyalah gunaan alat-alat reproduksi serta banyaknya anak dibawah umur yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga, sebagai akibat dari kemiskinan dan ketidak mampuan orang tua mengakses pendidikan untuk anak menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya anak, remaja, dan kaum muda.

Merosotnya prestasi olah raga nasional akibat intervensi politik, terbatasnya dukungan finansial, dan manajemen pengelolaan yang buruk, minimnya sarana dan prasarana bagi kaum disabilitas dan difabel, kurangnya usaha memasyaratkan olahraga dan usaha menyediakan fasilitas olaharga secara akumulatif terbukti menghambat terwujudnya manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.

Tantangan pembangunan dibidang agama, sosial dan budaya ditunjukan antara lain oleh kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama secara benar, yang mengakibatkan berkembangnya sikap dan perilaku sebagian kecil kelompok masyarakat yang mengganggu hubungan antar umat beragama di Indonesia. Peranan umat beragama dalam sejarah perjuangan bangsa belum dikembangkan secara optimal dalam membangun kesadaran kebangsaan dan harmoni sosial sehingga membuka peluang bagi kelompok tertentu memanipulasi ajaran agama untuk kepentinganya.

Gejala trans di dunia meningkat cepat dalam dua dekade terakhir terbukti semakin memudarkan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang seiring proses globalisasi mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, baik secara konstruktif maupun destruktif. Keanekaragaman sosial budaya yang mewujud dalam berbagai bentuk religi lokal baik sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan maupun ekspresi kebebasan dalam alam demokrasi, kecenderungan konflik sosial okibat kesalahan tafsir terhadap keragaman sosial budaya maupun akibat fanatisme etnik, serta perubahan social budaya yang lebih cepat daripada kesiapan bangsa kita untuk menghadapinya, melahirkan tantangan tersendiri bagi agama-agama maupun proses internalisasi idiologi Pancasila.

Pembangunan bidang Pertahanan, Keamanan, dan Hubungan Luar Negeri dalam lima tahun terakhir dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Reformasi sektor keamanan yang belum tuntas memberi peluang bagi munculnya ancaman non tradisional terhadap keutuhan dan ketahanan nasional terutama dalam melindungi daerah perbatasan dan pulau terluar. Selain itu, masalah perlindungan WNI dan masalah perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara- negara tetangganya, serta belum optimalnya peran Indonesia pada tingkat subregional Asia Tenggara membawa implikasi pada menurunnya peran Indonesia di kawasan ini.

Strategi operasional dari Sishankamrata yang belum dirumuskan dengan baik, memberi peluang bagi muncul dan berkembangnya berbagai bentuk kerawanan sosial. Di sisi lain, revitalisasi industri pertahanan yang belum efektif akibat hambatan birokrasi maupun peraturan perundang-undangan, menyebabkan rendahnya kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri.

Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif, kemampuan soft power Indonesia yang masih lemah, strategi diplomasi dalam mewujudkan perdamaian dunia dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata, yang belum optimal serta rendahnya kesiapan Indonesia untuk menjadi pelaku aktif dalam forum dan lembaga kerja sama ekonomi regional maupun internasional, mengindikasikan lemahnya peran nyata Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Potensi konflik di kawasan yang cukup besar akibat isu nuklir, klaim perbatasan dan kepemilikan serta pangkalan militer dapat menyulut konflik militer mengancam stabilitas kawasan.

Potensi konflik antara Indonesia dan negara tetangga karena masalah perbatasan, perbedaan persepsi ancaman, masalah hukum dan transnational crime maupun masalah intelijen, serta persaingan antara China dan Amerika Serikat dalam hal belanja militer, ekonomi, dan teknologi dapat mengancam stabilitas kawasan.

Tantangan pembangunan bidang pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri yang tidak kalah seriusnya adalah fensomena terorisme internasional sangat cepat memanfaatkan isu ketidakadilan, kemiskinan, fanatisme sempit keagamaan, dan konflik sosial dalam negeri, untuk memperluas pengaruh dan jaringannya, termasuk membangun dan mengembangkan jaringan di Indonesia. Selain itu, kejahatan internasional, seperti human trafficking, kejahatan perbankan, money laundering, cyber crime, narkotika, dekadensi moral, dan disorientasi budaya merupakan ancaman serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, dan kelanjutan upaya pembangunan nasional.

Disamping menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan lingkungan strategis sebagaimana digambarkan di atas, Partai GOLKAR justru menghadapi tantangan Internal, yakni terjadinya musibah perpecahan sebagai dampak dari dualisme penyelenggaraan Munas dan dualisme kepengurusan. Legitimasi kepengurusan hasil kedua MUNAS tersebut dipersoalkan oleh masing-masing pihak yang berdampak pada perpecahan kedalam keluarga besar Partai GOLKAR dipusat dan menjalar kesebagian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain mengalami stagnasi selama 1,5 tahun, muncul juga opini negatif terhadap Partai GOLKAR di tengah-tengah masyarakat, sehingga kontestasi pada Pilkada 2015 tidak dapat dimenangkan secara memadai. Selain itu, Terjadi demoralisasi kader secara luas yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan program Partai dihampir semua lini aktivitas. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Partai GOLKAR sebagai kekuatan politik yang besar dan berpengalaman dalam kancah perpolitikan nasional, selain melakukan pembenahan menyeluruh baik dalam perspektif konsolidasi organisasi, penataan kelembagaan partai, pengembangan kaderisasi, serta pembenahan keanggotaan, yang semuanya diorientasikan bagi terwujudnya kinerja elektoral dan kapasitas organisasi partai yang efektif, dinamis dan mumpuni dalam melaksanakan tugas pokok kepartaian menuju tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Partai GOLKAR, khususnya mewujudkan kemenangan Partai GOLKAR dalam setiap perjuangan politik lima tahun ke depan.

Dinamika politik lima tahun terakhir dan capaian suara Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres mengisyaratkan perlunya transformasi internal secara terencana dan sistematis. Konsolidasi idiil dan wawasan perlu dilakukan secara efektif untuk memantapkan kehidupan idiologi partai sebagai modal dasar bagi perjuangan mewujudkan praksisnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pemantapan kehidupan idiologi partai, juga diarahkan bagi terwujudnya militansi dan semangat juang anggota, kader dan pengurus di semua tingkatan organisasi.

Akselerasi konsolidasi kelembagaan, baik secara vertikal maupun horizontal perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya dukung kelembagaan bagi bergeraknya mesin partai secara efektif dalam menjawab persaingan politik ke depan yang cenderung semakin kompetitif. Desentralisasi struktur kepengurusan, baik struktur tugas maupun struktur fungsi yang menjamin kreatifitas, kemandirian dan peningkatan kinerja kelembagaan partai di tingkat daerah perlu dikembangkan secara berkesinambungan

Pengembangan kaderisasi diarahkan bagi terciptanya kader partai yang kompeten dan militan dalam jumlah dan kualitas yang memadai melalui pengembangan sistem perkaderan yang efektif bagi tumbuh dan berkembangnya kompetensi kader, baik kompetensi idiologis, kompetensi politik, kompetensi ke-GOLKAR-an, kompetensi kepemimpinan maupun kompetensi keprofesionalan. Untuk itu, mekanisme dan proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan kader selain berbasis kompetensi dan diorientasikan bagi berkembangnya daya dukung kader terhadap peningkatan kinerja electoral partai, juga perlu diarahkan bagi terwujudnya proses regenerasi yang menjamin kesinambungan kepemimpinan partai di semua tingkatan.

Pembenahan dari perspektif konsolidasi keanggotaan, diarahkan bagi terbangunnya sistem keanggotaan partai yang maju dan modern dengan menggunakan tehnologi informasi terkini yang didukung sistem data base anggota yang efektif bagi perluasan basis dukungan riil partai, disertai upaya merecovery atau merehabilitasi demoralisasi akibat perpecahan didalam tubuh Partai.

Peningkatan kinerja elektoral partai dilakukan antara lain dengan membangun dan mengembangkan citra positif partai, memperluas basis dukungan partai dari kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat, mengefektifkan bekerjanya mesin politik partai, meningkatkan kinerja dan daya juang kader terhadap peningkatan simpati, kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Partai GOLKAR serta mengoptimalkan pelaksanaan program karya nyata dalam masyarakat.

Partai GOLKAR juga perlu untuk meninjau kembali postur partai yaitu antara lain struktur, kultur, sistem kepemimpinan, model pengelolaan, kemampuan dukungan anggaran, untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan politik lima tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan dapat muncul suasana baru berpartai yang lebih segar dan memberikan ruang kreasi yang lebih besar. Partai GOLKAR juga harus melakukan modernisasi dengan menggunakan prinsip-prinsip managemen mutahir yaitu akuntabilitas, responsibilitas, fairness dan transparan, serta mulai menerapkan meritokrasi secara sungguh-sungguh berdasarkan konsep Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tak Tercela. Partai juga harus melakukan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi antara partai GOLKAR dengan konstituennya, akan mempunyai komunikasi langsung, interaktif dan efektif dalam menyalurkan aspirasinya.

Berbagai pembenahan dan penguatan program Partai GOLKAR akan menumbuhkan semangat baru dalam setiap kader Partai GOLKAR untuk mengembalikan kejayaan Partai GOLKAR dengan menggapai kemenangan dalam Pilkada pada tahun 2017, tahun 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Untuk mencapai kemenangan tersebut, berbagai pembenahan dan percepatan pelaksanaan program kerja harus dilakukan lebih awal karena menetapkan pilihan terhadap suatu partai pada dasarnya adalah menanaman persepsi kepada masyarakat yang harus dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan realitas objektif dan untuk mengembalikan kehidupan politik yang lebih sehat serta Membangkitkan Kembali Kejayaan Partai GOLKAR, maka perlu disusun program umum Partai GOLKAR tahun 2014 - 2019, yang akan menjadi dasar penyusunan arah dan program kerja seluruh jajaran dan tingkatan Partai GOLKAR secara bersinergis dilaksanakan dengan Catur Sukses pembangunan Nasional untuk mencapai Negara Sejahtera 2045. Sehingga menjadikan posisi Partai GOLKAR pasca Munas Bali dari penyeimbang bergeser sebagai pendukung Pemerintah yang kritis.

II. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM UMUM

Dalam menyusun dan melaksanakan Program Umum Partai GOLKAR 2014- 2019, Partai GOLKAR selalu berpegang teguh kepada arah kebijakan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Partai GOLKAR sebagai berikut:

1. Visi Partai GOLKAR

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat dalam tata pergaulan dunia.

2. Misi Partai GOLKAR

a. Menegakkan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil dan makmur menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

3. Tujuan Partai GOLKAR

Dalam Anggaran Dasar Partai GOLKAR, Tujuan Partai GOLKAR adalah :

a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi Kebenaran, Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Tugas Pokok Partai GOLKAR

Untuk mencapai tujuan di atas, tugas pokok Partai GOLKAR adalah : memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional .

5. Platform Partai GOLKAR

a. Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan faham, golongan dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar.

c. Mengembangkan ciri pluralisme dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

d. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh; menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan.

f. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta mewujudkan Pemerintahan yang, bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional.

g. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan

h. Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam secara efisien, berdaya guna dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan.

i. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

6. Visi Negara Kesejahteraan 2045

Visi Negara Kesejahteraan merupakan gagasan-gagasan visioner Partai GOLKAR untuk mengarahkan dan mengakselerasi pembangunan nasional di semua aspek demi menjamin terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN

1. Ruang Lingkup Program Umum, disebut Panca Sukses Partai GOLKAR, yang meliputi :

a. Sukses Konsolidasi, Rekonsiliasi dan Transformasi Partai GOLKAR

b. Sukses Akselerasi Kaderisasi dan Pembinaan Keanggotaan

c. Sukses Konsolidasi Demokrasi

d. Sukses Pencapain Visi Negara Kesejahteraan 2045

e. Sukses Pemenangan Pemilu 2017 - 2019

2. Sasaran Program Umum, Mencakup “Panca Sukses” :

Dengan pelaksanaan "Panca Sukses" di atas dalam kurun waktu hingga tahun 2019 ke depan diharapkan dapat dicapai sasaran mengembalikan kejayaan Partai GOLKAR, sebagai berikut:

a. Sukses Konsolidasi, Rekonsiliasi dan Transformasi Partai GOLKAR

a) Terwujudnya pemahaman seluruh kader dan anggota Partai GOLKAR tentang sejarah, tujuan, doktrin, visi, misi, platform, Paradigma Baru serta peraturan Partai GOLKAR lainnya.

b) Terwujudnya kekuatan infrastruktur Partai GOLKAR sampai tingkat desa/ kelurahan.

c) Terwujudnya rekonsiliasi dan soliditas di seluruh jajaran kepengurusan Partai GOLKAR mulai dari pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan, baik secara vertical maupun horizontal.

d) Terbangunnya militansi dan daya juang seluruh kader dan anggota Partai GOLKAR.

e) Meningkatnya basis keanggotaan baru terutama dari kalangan pemuda khususnya pemilih pemula dan perempuan.

f) Meningkatnya kualitas dan peran kader-kader Partai GOLKAR yang memiliki kematangan, kedalaman pengetahuan, gigih, dan berprestasi, mempunyai integritas dan berkemampuan memimpin organisasi, serta setia kepada cita-cita Partai GOLKAR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Terwujudnya transformasi Partai GOLKAR menjadi Partai modern baik secara kelembagaan organisasi, kaderisasi dan pembinaan keanggotaan.

h) Terbangunnya manajemen organisasi yang modern dan professional, serta berbasis data base, informasi dan dokumentasi.

i) Tercapainya sistem pengadministrasian, pengelolaan dan pendayagunaan dana, dan kekayaan organisasi secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

j) Tercapainya posisi Partai GOLKAR sebagai penggerak dan pilar demokrasi dalam percaturan politik Nasional.

b. Sukses Akselerasi Kaderisasi dan Pembinaan Anggota

a) Terciptanya sistem rekrutmen kader yang terbuka dan luas dari seluruh kalangan masyarakat yang mencerminkan ciri pluralisme Partai GOLKAR sebagai partai tengah yang moderat.

b) Terciptanya sistem perkaderan yang terprogram, terukur, sistematis dan berjenjang dari pusat hingga tingkat desa/ kelurahan dengan memperhatikan basic need dan basic want dikalangan pemilih muda untuk memperkuat basis dukungan Partai Golkar.

c) Terciptanya sistem perkaderan yang peruntukanya dapat dibedakan baik untuk kader inti (pengurus) dan kader simpatisan pendukung Partai Golkar.

d) Terwujudnya prinsip meritokrasi dalam merekrut kader-kader potensial khususnya dikalangan usia muda dan kalangan profesional dengan memperhatikan kesetaraan gender untuk memperkuat struktur kepengurusan Partai GOLKAR.

e) Terwujudnya akselerasi pendidikan kader secara intensif dalam rangka penggalangan anggota baru dari kalangan kaum muda.

f) Terciptanya skenario regenerasi dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader-kader muda berprestasi untuk dipromosikan pada jabatan-jabatan strategis, baik diinternal partai maupun pada jabatan-jabatan publik.

g) Membangun Sekolah Politik Partai GOLKAR sebagai institusi perkaderan yang mandiri, profesional dan berjenjang.

h) Terciptanya internalisasi ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika serta falsafah dan doktrin perjuangan Partai Golkar dalam setiap jenis dan jenjang perkaderan.

i) Terbangunnya kembali semangat militansi dan kecintaan kader terhadap Partai GOLKAR dalam setiap jenis dan jenjang pengkaderan terutama Karakterdes dan Karsinal.

j) Lahirnya pemimpin-pemimpin di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dalam rangka mengantisipasi perubahan karakteristik Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa

k) Terwujudnya kader-kader fungsional di segala bidang (petani, nelayan, guru, rohaniawan, cendekiawan, pekerja sosial, pelaku UMKM dan koperasi, pekerja seni dan kreatif, serta profesi-profesi lainnya) untuk dapat melaksanakan program-program partai secara profesional ditengah-tengah masyarakat, sebagai penjabaran dari konsep karya kekaryaan Partai GOLKAR.

l) Terwujudnya regenerasi kepemimpinan partai dalam semua tingkatan termasuk distribusi kader untuk mengisi posisi-posisi publik untuk memeperluas peran partai di tengah-tengah masyarakat.

c. Sukses Konsolidasi Demokrasi

a) Terwujudnya sistem pengelolaan partai yang mandiri, demokratis, kuat dan solid yang bertumpu pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

b) Terwujudnya tata kelola organisasi yang berbasis pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, egaliter, akuntabilitas dan responsibilitas.

c) Terciptanya mekanisme organisasi yang memberi ruang bagi munculnya kreatifitas dan partisipasi daerah serta desentralisasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan program organisasi.

d) Terwujudnya budaya politik yang demokratis dalam rangka meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

e) Meningkatnya kedewasaan berdemokrasi dalam masyarakat yang didukung oleh tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang memadai dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

f) Terwujudnya sistem penyelenggaraan negara yang demokratis yang berbasis pada nilai-nilai kedaulatan rakyat menurut Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

g) Terwujudnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai konstitusi dan berkembangnya budaya konstitusi dikalangan penyelenggam negara.

h) Terwujudnya sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang memperkuat sistem presidensil sekaligus menjamin terwujudnya prinsip checks and balances dalam proses penyelenggaraan negara.

d. Sukses Pencapaian Visi Negara Kesejahteraan 2045

a) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan pendapatan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

b) Terwujudnya Kebijakan fiskal yang akomodatif.

c) Terwujudnya Pembangunan infrastruktur yang andal.

d) Tercapainya revitalisasi industri manufaktur.

e) Tercapainya revitalisasi industri pertanian, kehutanan dan perikanan.

f) Pengembangan dan pendayagunaan energi, sumber daya alam dan mineral.

g) Terwujudnya perdagangan yang kompetitif di dalam dan luar negeri.

h) Terbangunnya sektor keuangan yang mendukung sektor riil.

i) Meningkatnya kemampuan IPTEK dan Inovasi.

j) Terwujudnya percepatan dan pelipatgandaan pembangunan pendesaan dalam segala aspek kehidupan.

k) Terwujudnya perhatian, kepedulian dan keberpihakan yang khusus terhadap percepatan pembangunan di daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah kepulauan.

l) Tersedianya kebutuhan pangan Nasional secara memadai dalam memanfaatkan potensi SDA yang ada bagi kebutuhan masyarakat.

e. Sukses Pemilu 2017 – 2019

a) Terbangunnya sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menguntungkan bagi Partai GOLKAR.

b) Semakin meluasnya basis dukungan dan terbangunnya jaringan pendukung Partai GOLKAR ke seluruh simpul-simpul masyarakat.

c) Terbangunnya citra positif Partai GOLKAR dikalangan publik politik.

d) Terbangunnya komunikasi dan kerjasama yang kritis dan saling menguntungkan antara Partai GOLKAR dengan Media dan sosial media.

e) Terbangunnya komunikasi yang intensif dan kerjasama yang produktif antara Partai GOLKAR dengan civil society dan opinion maker.

f) Terpilihnya kader-kader Partai GOLKAR yang memiliki militansi, loyalitas, dedikasi dan kecintaan yang tertinggi terhadap Partai GOLKAR dalam pemilihan kepala daerah.

g) Terwujudnya kemenangan Partai GOLKAR dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak 2019 serta meningkatnya kemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada 2017 dan 2018.

IV. POKOK-POKOK PROGRAM UMUM

Pokok-pokok Program Umum Partai GOLKAR meliputi “Panca Sukses”

1. Sukses Konsolidasi, Rekonsiliasi dan Transformasi Partai meliputi:
    a. Konsolidasi Idiil

Memantapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dasar Negara untuk membangun sistem politik Indonesia dalam kerangka konsolidasi demokrasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pendidikan politik, penataan dan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan bidang politik dan yang terkait; penataan lembaga-lembaga politik dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum serta pengembangan budaya politik yang demokratis, berkualitas dan bermartabat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan-kegiatan di bidang konsolidasi Idiil diutamakan pada upaya meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara dalam kehidupan berpartai, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan antara lain :

a) Terus menerus memperkokoh kesetiaan Partai GOLKAR pada Pancasila sebagai ideologi dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

b) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ideologi perjuangan Partai GOLKAR di seluruh jajaran dan anggota Partai GOLKAR.

c) Meningkatkan kesadaran tentang moral, etika, dan keteladanan.

d) Melaksanakan pendidikan politik di seluruh tingkatan organisasi partai dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

e) Memperjuangkan mata ajar Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunnggal Ika dalam kurikulum di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.

f) Membentuk Badan Pengkajian Idiologi dan Kebijakan Publik (BPIKP)

 b. Konsolidasi Wawasan

Kegiatan-kegiatan di bidang konsolidasi wawasan, antara lain adalah:

a) Meningkatkan dan memantapkan wawasan ke-Golkar-an bagi setiap anggota Partai GOLKAR

b) Memantapkan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara bagi seluruh kader dan jajaran kepengurusan partai.

c) Memantapkan Wawasan Pembaharuan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Negara Kesejahetaraan 2045, yaitu Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

d) Mengembangkan wawasan pembangunan atas dasar Catur Logi: pertumbuhan, pemerataan, stabilitas dan nasionalisme baru

e) Meningkatkan wawasan anggota, kader dan jajaran pengurus partai di semua tingkatan kepartaian tentang tata cara penyelenggaraan negara dan pemerintahan

c. Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi organisasi meliputi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang: Keanggotaan; Kelembagaan; Penggalian dan Pendayagunaan Dana;

Bidang Hubungan Dengan organisasi Sosial/ kemasyarakatan dan profesi/ fungsional; Bidang hubungan kerjasama sinergi dengan Partai Politik lain; Bidang Penerangan dan Media Massa, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Hukum dan HAM:

a) Keanggotaan

Usaha-usaha, dan kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan adalah: Memperluas basis keanggotaan; meningkatkan dan memantapkan keanggotaan Partai GOLKAR yang bersifat perorangan/ stelsel aktif.

i. Membangun data base dan sistem administrasi keanggotaan yang modern dan profesional serta berbasis teknologi informasi.

ii. Membangun dan memperkokoh kerjasama antar anggota, antar kader, antar pimpinan dan antar anggota dan kader dengan pimpinan untuk mewujudkan soliditas organisasi.

iii. Membangun sistem rekrutmen anggota yang kreatif dan inovatif untuk memperluas basis dukungan partai dari kalangan kaum muda.

iv. Menerbitkan kartu tanda anggota Partai GOLKAR (KTAPG) bagi seluruh anggota yang berlaku tetap, by name by address, dengan metode yang sederhana oleh daerah kabupaten/ kota yang dapat di akses DPP Partai Golkar.

 b) Bidang Kelembagaan

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan adalah:

i. Menyelenggarakan konsolidasi menyeluruh mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan, dengan melibatkan seluruh potensi dan kekuatan Partai GOLKAR, baik secara vertikal maupun Horizontal.

ii. Menyelenggarakan musyawarah partai di semua tingkatan organisasi yang mencerminkan rekonsiliasi dan regenerasi dengan mendahulukan struktur di tingkat desa/kelurahan.

iii. Meningkatkan peran DPD Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan, untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kualitas kaderisasi dan efektifitas pembinaan keanggotaan.

iv. Mengembangkan struktur kelembagaan Partai GOLKAR yang mengakomodasi pentingnya data, informasi, dan dokumentasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta marketing politik dan public relation.

v. Membentuk pusat penelitian dan pengembangan (PUSLITBANG) Partai GOLKAR sebagai lembaga pengkajian, analisis, penelitian dan pengembangan serta cyber networking.

vi. Melakukan pendataan, pengelolaan dan pendayagunaan asset dan kekayaan partai untuk kemajuan dan kesinambungan perjuangan Partai GOLKAR.

vii. Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan pada semua tingkatan organisasi dalam rangka pengelolaan partai secara modern dan profesional.

viii. Mengembangkan kerjasama sinergis antara Partai GOLKAR dengan organisasi kemasyarakatan, profesi, sosial, adat kedaerahan dan komunitas.

ix. Memperkuat peranan partai sebagai kekuatan checks and balances dalam kehidupan politik dan pemerintahan, antara lain dengan keterlibatan aktif Partai GOLKAR dalam mengkonsolidasikan dan mendayagunakan potensi Bangsa sebagai wahana penguatan konsolidasi demokrasi sekaligus sebagai media perjuangan dan kekuatan pembangunan Negara Kesejahteraan 2045 baik di tingkat pusat maupun daerah.

x. Memperkuat hubungan yang sinergis antara visi-misi dan Panca Sukses Partai GOLKAR dengan visi-misi Negara Kesejahteraan 2045 dan catur sukses pembangunan Nasional untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat 2045.

xi. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dengan menerapkan prinsip kepemimpinan kolektif, kekeluargaan, dan keterbukaan dalam suasana demokratis.

xii. Mempertajam tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang menjamin efektifitas pelaksanaan program pemenangan pemilu.

xiii. Menyelenggarakan Rapat Konsultasi Nasional 2 (dua) tahun sekali yang dihadiri DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program.

c) Bidang penggalian dan Pendayagunaan Dana

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang penggalian dan pendayagunaan dana adalah:

i. Meningkatkan kesadaran anggota untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran anggota secara lebih intensif dan tertib.

ii. Mengidentifikasikan dan mengupayakan seluas-luasnya sumber pembiayaan partai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

iii. Mengupayakan sumber-sumber pendanaan dari kalangan simpatisan Partai GOLKAR, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

iv. Memperjuangkan adanya undang-undang bidang politik untuk memperkuat pendanaan Partai Politik.

d) Bidang Hubungan dengan Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Profesi/ Fungsional

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di Bidang hubungan dengan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan profesi/ fungsional adalah:

i. Menjalin dan mengefektifkan kerjasama antara partai dengan ormas pendiri dan yang didirikan, ormas yang menyalurkan aspirasi politikny3 melalui Partai GOLKAR dalam rangka rekrutmen kader, perluasan basis dukungan partai dan perwujudan panji-panji perjuan9an partai sesuai peraturan organisasi yang berlaku.

ii. Menjalin dan meningkatkan kerjasama sinergis untuk memperkuat sumber daya Partai GOLKAR dalam berbagai bidang.

2. Sukses Akselerasi Kaderisasi dan Pembinaan Keanggotaan

Dalam memenuhi tuntutan kaderisasi, Partai GOLKAR bertekad melaksanakan upaya-upaya:

a. Pengembangan sistem kaderisasi dan Regenerasi

1) Menyusun sistem kaderisasi Partai GOLKAR yang komprehensif dan visioner untuk kebutuhan 10-20 tahun ke depan.

2) Memperkuat sistem kaderisasi Partai GOLKAR yang menjamin lahirnya kader-kader yang loyal, militant dan potensial.

3) Menciptakan kurikulum dan target out-put perkaderan yang orientasinya tidak sekedar mengejar target jumlah orang, tetapi lebih berorientasi pada kemampuan pemecahan masalah (problem solving), penguatan internalisasi ideologi dan doktrin perjuangan Partai Golkar serta sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

4) Menyiapkan instruktur melalui proses training of trainers, yang akan menjalankan pendidikan kader Partai GOLKAR di setiap tingkatan.

5) Menciptakan standar evaluasi, monitoring, pembinaan dan tindaklanjut aktifitas perkaderan sekaligus penugasan kader pada jabatan-jabatan publik.

6) Mengembangkan sistem rekrutmen perkaderan yang kreatif dan inovatif untuk menarik dukungan kaum muda.

7) Memberikan reward and punishment bagi Organisasi yang Didirikan/ Mendirikan serta Organisasi Sayap terkait dengan target pelaksanaan program kaderisasi

8) Mewajibkan organisasi yang Didirikan/ Mendirikan serta Organisasi Sayap untuk melaporkan secara periodik perihal penambahan jumlah anggota baru dari hasil pelaksanaan perkaderan yang dilakukan.

9) Memberikan ruang partisipasi yang luas bagi anggota partai untuk dapat merekomendasikan kader-kader Partai Golkar yang dipandang baik dan memiliki kapasitas untuk mendapatkan promosi pada jabatan-jabatan publik.

10) Membangun Pusat Pendidikan Kader Partai Golkar yang modern dan profesional dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

11) Mewujudkan lahirnya kader-kader pemimpin ditingkat Desa/ Kelurahan yang memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan ditengah masyarakat.

12) Membangun dan memantabkan kembali semangat militansi dan kecintaan kader terhadap Partai GOLKAR serta memiliki penghayatan yang memadai tentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika melalui perkaderan, terutama KARAKTERDES dan KARSINAL.

13) Mewujudkan proses regenerasi kepemimpinan partai pada semua tingkatan, termasuk distribusi kader untuk mengisi posisi jabatan publik yang dapat menjamin eksistensi peran partai di tengah masyarakat.

14) Menyiapkan kader-kader andalan, khususnya dari kalangan kaum muda dan perempuan, untuk memperkuat struktur Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.

15) Melakukan akselerasi kaderisasi dengan mengadakan crass programme untuk mencetak kader yang akan dipersiapkan untuk mengawal TPS, dengan jumlah 2 orang kader setiap TPS.

16) Memantapkan pola rekrutmen kader dalam menjamin terbukanya kesempatan kader dari berbagai sumber dan lapisan masyarakat.

17) Mengembangkan dan memantabkan kualitas kompetensi kader dalam menghadapi dan merespon berbagai masalah dalam memperkuat keberadaan Partai GOLKAR ditengah-tengah masyarakat.

18) Mendayagunakan kader-kader Partai GOLKAR untuk mengisi berbagai posisi dan jabatan di lembaga-lembaga kenegaraan, pemerintahan, BUMN dan media pengabdian lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Karakterdes/lur dan Karsinal

Setiap organisasi politik hanya dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain memiliki dan didukung oleh kader yang dapat diandalkan yang merupakan tulang punggung dan motor penggerak organisasi. Oleh karena itu, Partai GOLKAR sebagai organisasi politik harus selalu berusaha membina kader-kader yang bermutu tinggi dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kader Partai GOLKAR, yaitu kemampuan, pengabdian, loyalitas, tidak tercela, tanggung jawab, tanggap, kepemimpinan dan kemampuan berdiri sendiri.

1) Kader Penggerak Teritorial Desa/Keiurahan (Karakterdes/lur)

Kader Penggerak Teritorial Desa adalah kader yang terikat pada daerah tertentu. Tugas pokok karakterdes/karakterlur:

a) Melakukan segala usaha dan kegiatan untuk meyakinkan penduduk desa tentang hakikat dan kebenaran tujuan perjuangan Partai GOLKAR.

b) Menggalang penduduk desa untuk mendukung perjuangan Partai GOLKAR.

c) Menggerakkan penduduk desa untuk ikut aktif dalam melaksanakan pembangunan Indonesia dari Desa/Kelurahan.

d) Menampung dan memperjuangkan aspirasi penduduk desa melalui saluran politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI dari Partai GOLKAR.

e) Membantu melindungi penduduk desa/kelurahan.

f) Sebagai ujung tombak untuk menggalang kader baru sekaligus pembentukan citra positif Partai GOLKAR ditengah masyarakat.

g) Menjadi teladan dan mampu memecahkan masalah- masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sebagai bagian integral membendung upaya deparpolisasi yang menguat akhir-akhir ini.

Penanggung jawab pembinaan ada pada DPD Tingkat II Kabupaten/Kota. Pembinaan meliputi pendidikan, penjenjangan penugasan, pengadministrasian, pengelolaan, dan pengakhiran tugas sesuai dengan ketetapan organisasi.

2) Kader Fungsional (Karsinal)

Kader fungsinal adalah kader yang ditugaskan/berada pada lapangan pekerjaan tertentu. Mereka yang selama ini aktif dalam organisasi kekaryaan yang se-asas, se-aspirasi dan yang bersimpati kepada Partai GOLKAR. Tugas pokok karsinal:

a) Memahami, menghayati Pancasila dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b) Membina dengan sebaik-baiknya para anggota dan kader GOLKAR yang ada dalam lingkungan kekaryaannya.

c) Melakukan segala usaha untuk meyakinkan anggota masyarakat yang berada dilingkungan kekaryaannya tentang hakikat dan kebenaran tujuan perjuangan Partai GOLKAR.

d) Menggalang anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan kekaryaannya untuk mendukung perjuangan Partai GOLKAR.

e) Menggerakkan anggota masyarakat dalam lingkungan pekerjaannya untuk turut secara aktif dalam pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing.

f) Mengikuti dan mendalami aspirasi masyarakat dan menyalurkannya.

g) Membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

h) Turut secara aktif meningkatkan mutu, keahlian, professional anggota Partai GOLKAR dalam lingkungan kekaryaannya.

Penanggung jawab pembinaan terhadap kader fungsional (karsinal) adalah Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatannya masing-masing.

Kader fungsional (karsinal) tidak boleh merangkap menjadi kader penggerak territorial desa (karakterdes), begitu pula sebaliknya karakterdes juga tidak boleh merangkap menjadi karsinal.

3. Sukses Konsolidasi Demokrasi

Dalam rangka memantapkan kehidupan politik dan demokrasi, Partai GOLKAR bertekad berperan aktif dan mendukung upaya-upaya:

(1) Memantapkan implementasi Pancasila sebagai ideologi Negara yang terbuka dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan pembangunan sistem politik.

(2) Mendorong proses demokrasi ke arah yang substantif untuk meningkatkan kualitas demokrasi sesuai nilai-nilai etika, kemanusiaan, persatuan dan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

(3) Mengembangkan sistem, kelembagaan dan kualitas proses politik secara terbuka, demokratis, akuntabel melalui peningkatan kualitas pemilihan umum, pemilihan pejabat publik dan peningkatan partisipasi politik rakyat, dalam sistem kepemimpinan nasional.

(4) Memantapkan fungsi-fungsi politik Partai Golkar untuk mempercepat pendewasaan dan pematangan rakyat dalam berdemokrasi.

(5) Memantapkan pelembagaan politik Partai Golkar demi terwujudnya partai politik yang modern, mandiri, dan demokratis.

(6) Mendorong percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).

(7) Mengembangkan budaya politik yang demokratis, terbuka untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat di segala bidang dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta menjauhi cara-cara yang pragnatis dalam kehidupan masyarakat.

(8) Melindungi hak politik warga negara dan menjamin tersalurkannya aspirasi rakyat dalam institusi pengambilan keputusan.

(9) Mendorong penguatan implementasi otonomi daerah, termasuk otonomi khusus (provinsi Papua dan Aceh) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(10) Meningkatkan kualitas kebebasan pers dan hak memperoleh informasi dalam rangka pendidikan dan komunikasi politik.

(11) Hubungan dan kerjasama lembaga negara melalui pemantapan mekanisme kerja dan etika demokrasi.

(12) Memantapkan kualitas eksistensi dan peranan partai politik sebagai pilar utama demokrasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Rl 1945.

(13) Mendukung kebijakan pemerintah secara obyektif dan rasional untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan tidak meninggalkan sikap kritis yang konstuktif.

(14) Mengembangkan pengelolaan sumberdaya politik berdasarkan bidang-bidang spesifik yang dicermati secara proaktif, responsif, mendalam, berkesinambungan, sistematis, terencana, terkonsepsi dan profesional yang ditampilkan didalam penilaian, proyeksi dan dimensi-dimensi lainnya dalam berbagai wacana politik, baik melalui media massa maupun forum terbuka.

(15) Seluruh pengembangan wacana publik ditujukan bagi penciptaan kinerja partai, opini publik dan citra baik Partai GOLKAR yang secara konsisten ditujukan untuk memperjuangkan aspirasi, kepentingan rakyat serta menanamkan eksistensi Partai GOLKAR tetap melekat di hati rakyat.

(16) Melakukan berbagai kerjasama baik berupa koalisi dan atau aliansi dengan partai politik di berbagai tingkatan guna mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

(17) Memantapkan konsolidasi politik bersama Lembaga Eksekutif dan Legislatif, serta kekuatan politik lainnya dalam rangka membangun sistem politik yang demokratis dan konstitusional untuk memperkuat sistem presidensil.

4. Sukses Pencapaian Visi Negara Kesejahteraan 2045
    a. Landasan Visi Negara Kesejahteraan

Visi Negara Kesejahteraan 2045, disusun berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Paradigma Baru dan Catur Sukses Partai GOLKAR, serta gagasan dan pemikiran Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Ir. H. Aburizal Bakrie Masa Bakti 2009-2015;

1. Pancasila sebagai ideologi Nasional, Dasar Negara, Kepribadian Bangsa, dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

a. Prinsip dan nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan yang mendasari seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam seluruh proses pembangunan dan hasilnya. Bahkan, pada hakikatnya pembangunan nasional merupakan upaya yang terencana dan sistematis untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Dalam perspektif sila pertama, bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah seperangkat nilai-nilai transedental sebagai sumber etika, moral, dan spiritualitas yang menjadi landasan etik bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Spiritualitas Indonesia, tidak menempatkan Indonesia sebagai negara agama ataupun negara sekuler.

d. Spiritualitas Indonesia dibangun atas dasar prinsip diferensiasi yang menolak pendekatan separasi ataupun privatisasi agama- agama.

e. Prinsip kemanusiaan yang beradab merupakan buah dari kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai hasil refleksi dan kristalisasi dari hukum Tuhan yang melalui paradigma integrity of creation memancar dalam proses pembaruan realitas historis manusia dan alam semesta.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

a. Keseluruhan proses dan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan harus berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, pembangunan ekonomi harus berlandaskan pada jiwa dan semangat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu pada Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

3. Doktrin Partai GOLKAR

Doktrin Partai GOLKAR merupakan ajaran, asas, dan kesatuan pemikiran dalam melaksanakan tugas. Karya Siaga Gatra Praja atau senantiasa berkarya bagi kemajuan bangsa adalah doktrin Partai GOLKAR yang melandasi perjuangan Partai GOLKAR melalui pelaksanaan pembangunan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Ikrar Partai GOLKAR

Ikrar Partai GOLKAR adalah pernyataan sikap maupun janji yang sungguh-sungguh yang dilandasi kesadaran, keyakinan, kebenaran, dan kesanggupan untuk mengambil tanggung jawab dalam mewujudkan nilai-nilai perjuangan Partai GOLKAR dalam pembangunan nasional.

5. Paradigma Baru Partai GOLKAR

Paradigma Baru Partai GOLKAR adalah kontekstualisasi jati diri Partai GOLKAR yang tertuang dalam doktrin dan ikrar yang diaktualisasikan dengan semangat baru dalam proses perubahan dengan visi sebagai partai yang terbuka, mandiri, demokratis, moderat, solid, mengakar, dan responsif.

Doktrin, ikrar, dan paradigma baru merupakan kesatuan, kesinambungan, dan alur pemikiran yang konsisten dan dilaksanakan dalam Catur Sukses Partai GOLKAR.

6. Catur Sukses Partai GOLKAR

Catur Sukses Partai GOLKAR yang ditetapkan dalam Munas VIII Partai GOLKAR Tahun 2009 meliputi sukses konsolidasi dan pengembangan partai; sukses kaderisasi dan regenerasi; sukses kemandirian, demokrasi, dan pembangunan yang berkesejahteraan; sukses Pemilihan Umum 2014, yaitu pemilukada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden.

Catur Sukses sejatinya merupakan ruang lingkup Program Umum Partai GOLKAR dalam mewujudkan misi partai melalui pelaksanaan fungsi partai, yakni menyerap, memadu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta melakukan kaderisasi dan pendidikan politik rakyat.

7. Gagasan dan Pemikiran Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Aburizal Bakrie (ARB) Masa Bakti 2009 -2015

Menyikapi realitas pembangunan dan berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya di era reformasi, terutama setelah dihapusnya kewenangan MPR untuk menyusun GBHN sebagai arah pembangunan Nasional serta komitmen Partai GOLKAR untuk membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat, DPP Partai GOLKAR menyusun grand design atau blueprint pembangunan nasional dalam bentuk Visi Negara Kesejahteraan 2045, yaitu Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera bertepatan dengan 100 tahun usia kemerdekaan Indonesia.

Visi pembangunan nasional yang diberi nama Visi Negara Kesejahteraan 2045 mensyaratkan pembangunan nasional dilaksanakan di segala bidang kehidupan. Gagasan dan pemikiran Ketua Umum DPP Partai GOLKAR ARB pada intinya adalah mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan dalam segala bidang secara menyeluruh, terpadu, bertahap, sistematis, berkesinambungan mulai tahun 2015 dengan tiga tahap/dasawarsa dengan target pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun usia Indonesia merdeka akan terwujud negara kesejahteraan, yaitu Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pertanian, pangan, kelautan/nelayan, infrastruktur dan konektivitas, serta koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selain itu, perlu diterapkan pendekatan pembangunan baru, yakni membangun Indonesia dari desa dengan melipat gandakan pembangunan dalam segala aspek untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Tanpa gagasan dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan, dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi penonton bahkan hanya menjadi pelengkap penderita di tengah gegap gempita kemajuan dan kemakmuran bangsa-bangsa di dunia pada saat bangsa ini merayakan 100 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Generasi-generasi pendahulu sejak kemerdekaan, telah melahirkan karya besar dalam menjawab tantangan pada zamannya untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa Indonesia. Mereka telah mengukir prestasi gemilang yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Itulah sebabnya, pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian proses yang mengandung koreksi, pembaruan, dan kesinambungan.

Sekalipun demikian, tantangan pembangunan ke depan tidaklah semakin ringan. Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan masih jauh dari harapan. Realitas pembangunan kontemporer dengan seluruh kompleksitas permasalahannya mengharuskan ditingkatkannya semangat juang dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa.

Adalah suatu tugas sejarah bagi Partai GOLKAR untuk melakukan karya nyata bagi kemaslahatan rakyat dan kemajuan bangsa sesuai dengan doktrin Karya Kekaryaan, Karya Siaga Gatra Praja. Sudah menjadi misi Partai GOLKAR untuk mengubah realitas kehidupan kebangsaan yang memperihatinkan menjadi realitas yang berpengharapan. Partai GOLKAR harus memiliki keberanian untuk membangun harapan akan datangnya masa depan bangsa yang lebih baik. Bahkan, Partai GOLKAR juga bertanggung jawab untuk membangkitkan harapan bagi seluruh komponen bangsa, bahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera, bukanlah sesuatu yang mustahil dan bukan sesuatu yang tidak mungkin.

b. Visi Negara Kesejahteraan 2045

Visi dari “VISI NEGARA KESEJAHTERAAN 2045” adalah: Mewujudkan Negara Kesejahteraan pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun usia Republik Indonesia, yaitu Indonesia yang Bersatu, Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

Makna esensial dari Visi Negara Kesejahteraan 2045, diuraikan sebagai berikut:

1. Bersatu berarti: masyarakatnya bersatu padu mewujudkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah secara utuh, kokoh dan saling mendukung demi terselenggaranya upaya peningkatan martabat dan pemantapan kedaulatan bangsa dalam segenap aspek, yang dipacu oleh berfungsinya negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, serta memiliki pengaruh di forum ekonomi internasional. Indonesia yang bersatu berarti mampu mengembangkan semangat kebangsaan dalam menjembatani pluralisme dan multikulturalisme serta mampu mengatasi politik identitas dan segala bentuk eksklusivisme suku, agama, ras, dan golongan. Indonesia yang bersatu juga harus didukung oleh potensi-potensi kekuatan bangsa, diakui dan dihormati bangsa dan negara lain, aktif menjalin kerja sama internasional berdasarkan prinsip persahabatan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional, serta aktif memperjuangkan perdamaian dunia, keamanan internasional, penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, serta tata hubungan internasional yang adil.

2. Maju berarti: bangsa, negara, dan rakyatnya mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan dimana rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan hidup yang layak, mampu mendayagunakan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, berpendapatan tinggi, mampu mengatasi tantangan baru, kreatif dan inovatif, serta terbuka untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan dalam suasana kehidupan yang bersatu, aman, dan demokratis dalam naungan NKRI yang kokoh.

3. Mandiri berarti: mampu mencukupi semua kebutuhan rakyatnya dengan standar yang memadai secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mandiri juga berarti dapat menyusun, menetapkan, dan menjalankan berbagai kebijakan nasionalnya sendiri ditengah ketergantungan antar bangsa tanpa didominasi oleh bangsa atau lembaga asing, serta tangguh menghadapi dan mengatasi dampak kegiatan ekonomi dan politik internasional yang mengancam integritas negara dan bangsa. Namun, mandiri tidak berarti mengisolasi diri dari perkembangan internasional atau menolak kerja sama internasional.

4. Adil. berarti: tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta masyarakat memperoleh perlakuan setara tanpa dibedakan latar belakang suku, ras, keturunan, agama, paham, pendidikan, dan latar belakang sosial lainnya. Adil juga berarti: masyarakat memperoleh pelayanan dan akses yang sama dalam pembangunan serta dalam menikmati hasil-hasilnya, tanpa membedakan latar belakang sosial, wilayah tempat tinggal, dan potensi sumber daya alam wilayahnya

5. Sejatera berarti: masyarakat Indonesia yang mencapai kualitas kehidupan yang maju dan berkecukupan, baik secara materiil maupun spiritual, dalam suasana aman, damai, bersatu, serta terbuka jalan dan akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan mengejar kemajuan.

c. Misi Negara Kesejahteraan 2045

Misi dalam rangka mewujudkan VISI NEGARA KESEJAHTERAAN 2045, adalah sebagai berikut:

  1. Membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian tinggi, serta berkualitas, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
  2. Mengembangkan masyarakat Indonesia yang berketahanan nasional, berbudaya demokrasi, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme, memiliki semangat kekeluargaan dan gotong royong, berwawasan kebangsaan dan semangat kesetiakawanan sosial.
  3. Mengembangkan Ideologi Pancasila sebagai landasan sikap dan pedoman hidup dalam seluruh aras dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  4. Membangun sistem politik yang mencerdaskan, demokratis dan memperkukuh persatuan dan kesatuan yang menjamin stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan penegakan hukum; serta meningkatkan pemajuan, pelindungan, dan penghormatan hakasasi manusia.
  5. Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan pemberantasan korupsi, dengan terus membangun sistem birokrasi penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan berdasarkan prinsip good governance, profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
  6. Membangun perekonomian nasional yang kukuh, tangguh, berbasis ilmu pengetahuan dan mengembangkan inovasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip kemandirian, efisiensi, berkeadilan, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.
  7. Membangun Indonesia dari Desa, dengan meningkatkan secara berlipatganda pembangunan perdesaan dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat melalui pendekatan pemberdayaan.
  8. Mendorong pengembangan koperasi sebagai bangun usaha dan gerakan ekonomi kerakyatan yang setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
  9. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis stabilitas dan pemerataan yang diorientasikan bagi sebesar-besarnya peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.
  10. Mengembangkan industri nasional yang berdaya saing tinggi yang didukung oleh Iptek dan pengembangan inovasi, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem hayati dan lingkungan hidup.
  11. Mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yang terpadu dan terintegrasi antara blue economy dan green economy untuk mendukung pertumbuhan berkualitas.
  12. Mendorong pembangunan maritim dengan menciptakan konektivitas antar wilayah, daerah pesisir, pembangunan infrastruktur, pembangunan industri kelautan, meningkatkan dan mempertahankan kohesi nasional, mendayagunakan wilayah kelautan sebagai posisi tawar dalam hubungan internasional.
  13. Meningkatkan kuaiitas sumber daya manusia melalui pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat secara berkualitas.
  14. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang terencana terarah dan berkelanjutan, dan menyediakan pendidikan tinggi dan vokasi yang bermutu, yang dapat memanfaatkan hasil penelitian menjadi produk dan perusahaan baru.
  15. Mendorong pembangunan pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan memperkukuh kedaulatan nasional dalam semangat kerjasama antar bangsa berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  16. Mengembangkan diplomasi politik luar negeri yang bebas dan aktif yang berbasis pada kepentingan nasional Indonesia serta meningkatkan peran Indonesia dalam tata pergaulan dunia.

d. Catur Sukses Pembangunan Nasional

Berdasarkan Visi Negara Kesejahteraan 2045, Partai GOLKAR menetapkan Catur Sukses Pembangunan Nasional sebagai tema program kerjanya yang meliputi: Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas, dan Nasionalisme Baru. Keempat program ini dilaksanakan secara paralel dan bersamaan, bukan yang satu lebih dahulu atau lebih utama dari yang lain.

1. Sukses Pertumbuhan

Menekankan akselerasi pembangunan nasional untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, yang tidak sekadar mengejar tingginya angka pertumbuhan ekonomi melainkan mengandung beberapa makna :

Pertama, pertumbuhan yang berbasis pemerataan dalam arti yang seluas-luasnya. Pertumbuhan yang berkualitas bukanlah pertumbuhan yang dihasilkan oleh strategi pembangunan yang growth-oriented yang berbasis pada paham market fundamentalisme, karena selain akan mengabaikan prinsip dan dimensi pemerataan, juga akan berpihak pada sekelompok kecil pelaku yang kuat yang cenderung melakukan akumulasi modal untuk mengejar keuntungan setinggi- tingginya.

Kedua, Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang dikembangkan di atas prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum, serta yang melindungi kepentingan sebagian besar masyarakat yang tidak mampu bersaing, terutama mereka yang miskin, yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan, dan yang berpendapatan rendah atau bahkan tidak berpendapatan akibat menganggur serta kaum marginal dan yang kurang beruntung.

Ketiga, hakikat pertumbuhan yang ingin diraih adalah pertumbuhan yang secara bertahap dan berkesinambungan mampu mengantar seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan hidup yang lebih sejahtera, baik jasmani maupun rohani. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang dapat mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia yang mampu bersaing pada tingkat regional dan internasional dan diperhitungkan, dihormati, serta disegani oleh negara-negara maju dalam pergaulan internasional.

2. Sukses Pemerataan

Adalah perspektif pembangunan yang diorientasikan untuk mengatasi segala bentuk disparitas dalam segala dimensi dan dampak yang ditimbulkannya, demi terwujudnya hakekat Pembangunan Nasional, yakni pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, Sukses Pemerataan sekurang-kurangnya mengandung beberapa makna.

Pertama, mampu mengembangkan mekanisme dan strategi pembangunan yang menjamin pemerataan pembangunan antar wilayah, antar daerah, antar sektor, antar kota dan desa maupun antara pusat dan daerah. Aktifitas ekonomi dan sumber daya pembangunan harus disebar secara tertata di wilayah Jawa dan luar Jawa, di Kawasan Timur dan Barat Indonesia, di daerah yang kaya maupun miskin sumber daya, di sektor produktif maupun tidak, dan di kota maupun di desa dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga ke Rote.
Kedua, mampu meningkatkan dan mengoptimalkan aksesibilitas seluruh masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Ketiga, mampu menciptakan pemerataan pendapatan, baik antar individu, antar rumah tangga, maupun antar masyarakat.
Keempat , mampu mengentaskan kemiskinan, mengatasi segala jenis pengangguran dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.

3. Sukses Stabilitas

Adalah perspektif pembangunan nasional yang berorientasi pada terciptanya sistem politik nasional yang efektif, demokratis, stabil, berlandaskan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia. Sukses Stabilitas juga berarti kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, tegaknya kedaulatan negara dan integrasi nasional, terwujudnya pertahanan dan keamanan nasional sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kesanggupan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Sukses Nasionalisme Baru

Adalah perspektif pembangunan nasional yang berorientasi pada reinterpretasi dan reaktualisasi nilai-nilai nasionalisme Indonesia untuk menjawab dinamika tantangan dan perubahan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis baik secara nasional maupun internasional. Prinsip kebangsaan sebagaimana menjadi inti sari Pancasila, misalnya, harus dapat diinterpretasi dalam perspektif dinamika sosial, politik dan ekonomi kontemporer untuk selanjutnya direaktualisasi dengan strategi internalisasi yang penad (relevan) dengan perkembangan mutakhir. Nasionalisme baru merupakan energi baru bangsa Indonesia untuk mengukir kembali peradaban-peradaban agung yang seakan terabaikan oleh keniscayaan globalisasi dan kecenderungan primordialisme sempit dan politik identitas. Dengan semangat nasionalisme baru, kita tidak perlu takut, menghindar atau memusuhi globalisasi, termasuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah mulai berlaku, melainkan justru memampukan kita untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang globalisasi bagi pemenuhan kepentingan nasional di segenap aspek. Nasionalisme baru sejatinya mampu memberi makna hayati terhadap pluralisme dan multikulturalisme sebagai jati diri bangsa yang kini mengalami “lesu darah”. Nasionalisme baru, apabila dipahami, dihayati, dipercaya dan diamalkan secara konsisten akan menjadi “roh" yang tidak saja mampu memperkokoh ketahanan nasional dalam setiap dimensi dari peri kehidupan kebangsaan, tetapi juga mampu membangun peradaban baru kehidupan global dalam terang nasionalisme Indonesia.

e. Pokok Strategi Mewujudkan Negara Kesejahteraan 2045

Pokok-Pokok Strategi Pembangunan, dirumuskan sebagai berikut:

a. Negara Kesejahteraan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi.

b. Membangun Indonesia dari Desa melalui percepatan dan pelipatgandaan pembangunan pedesaan dengan memanfaatkan peluang lokal yang ada.

c. Peningkatan dan Perluasan Peran Negara.

d. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.

e. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.

f. Pemerataan pendapatan di antara masyarakat.

g. Pemerataan Pembangunan Antar daerah - Antar wilayah.

h. Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas.

i. Penguatan Komunitas dalam kerangka Program Pemberdayaan.

j. Pembangunan Berkelanjutan berbasis konsep Blue Economy.

k. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

l. Industri berbasis Iptek dan Inovasi berdaya saing tinggi.

m. Revitalisasi Pertanian Pangan dan Niaga serta perlindungan hak-hak nelayan.

f. Sukses Pencapaian Visi Negara Kesejahteraan 2045

Adapun Pokok-pokok program dalam rangka pencapaian Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang diperinci per sasaran sebagai berikut:

Pertama, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan, serta Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Pokok-pokok program yang perlu diperjuangkan Partai GOLKAR dalam mencapai sasaran pertama adalah:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi rata-rata 8 % - 9 % setiap tahun.

b. Merangsang Investasi melalui pembenahan kelembagaan dan infrastruktur, pemberantasan korupsi, konsistensi kebijakan dan merangsang partisipasi swasta.

c. Memperjuangkan Pendapatan Perkapita pada akhir Tahap Pertama mencapai 10.000 - 12.000 US Dolar.

d. Mendorong peningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan berkualitas yang dinikmati masyarakat luas, dengan upaya :

1. Tercipta lapangan kerja yang luas.

2. Pengangguran 6% pada tahun 2020 dan menjadi 4% pada tahun2025.

3. Pekerja di sektor formal ditargetkan 45% pada tahun 2020 dan 65% pada tahun 2025.

4. Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan minimal 1% dari PDB.

5. Tingkat Kemiskinan absolut 8% pada tahun 2020 dan turun menjadi 5% pada tahun 2025.

6. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi golongan miskin.

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 0, 71 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,80 pada tahun 2025.

8. Usia Harapan Hidup ditargetkan 75 tahun.

Kedua, Kebijakan Fiskal yang Akomodatif. Dalam rangka mencapai Kebijakan Fiskal yang akomodatif, dirumuskan pokok-pokok program sebagai berikut:

a. Memperjuangkan Defisit APBN terhadap PDB dipertahankan sesuai ketentuan undang-undang yang dewasa ini berada dibawah 3% dari PDB.

b. Mendorong peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

c. Memperjuangkan ratio pajak terhadap PDB sebesar 15 % pada tahun 2020 dan menjadi 20 % pada tahun 2025.

d. Memperjuangkan tarif pajak Badan sebesar 20% pada tahun 2020 dan turun menjadi 18% pada tahun 2025.

e. Memperjuangkan Ratio Utang terhadap PDB sebesar 20%.

f. Utang Luar Negeri hanya dimanfaatkan untuk kepentingan produktif dan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

g. Belanja Modal diperbesar dan diprioritaskan bagi pembangunan Infrastruktur dan revitalisasi sektor industri.

h. Memperjuangkan Ratio Belanja Modal terhadap APBN sebesar 20% pada tahun 2020 dan 25% pada tahun 2025.

i. Belanja Subsidi diperjuangkan agar tidak lebih 10% dari keseluruhan pengeluaran.

j. Subsidi diberikan langsung kepada kelompok sasaran, terutama golongan miskin.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktur yang Andal. Pembangunan infrastruktur harus dipercepat untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan jalan dan tol laut sangat mendesak untuk memfasilitasi transportasi barang dari tempat produksi ke pasar dalam rangka memantapkan sistem logistik nasional.

Adapun pokok-pokok program dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang andal adalah :

a. Pembiayaan pembangunan infrastruktur mencapai 8% dari PDB.

b. Pembangunan Jalan Tol Pantai Utara Jawa sudah harus selesai pada tahun 2020 dan pembangunan Trans Sumatera harus tuntas dan sudah berfungsi sebelum tahun 2020.

c. Peningkatan Trans Sumatera Railway, pembangunan Trans Kalimantan Railway, pembangunan Trans Sulawesi Railway, serta revitalisasi jalur Jawa, pembangunan kereta api berkecepatan tinggi, pembangunan MRT di kota-kota besar dipercepat dan diwujudkan serta jalur interkoneksi antar Pulau Jawa dan Pulau-Pulau lainnya.

d. Peningkatan kapasitas Pelabuhan-pelabuhan Samudra dan Pelabuhan Besar, serta pembangunan dan modernisasi Pelabuhan Sedang dan Kecil di berbagai kota termasuk kota-kota pesisir dan terluar.

e. Percepatan pembangunan tenaga listrik, dengan prioritas pada pengembangan sumber energi bersih seperti geothermal dan energi baru terbarukan lainnya, dan pengurangan secara bertahap pembangkit tenaga listrik yang mempergunakan BBM. Kapasitas listrik ditargetkan 45 juta MW pada tahun 2020 dan mencapai 60 juta MW pada tahun 2025 serta komposisi bauran energi (energy mix) ditargetkan sebesar 30% BBM, 45% Batubara dan 25 % energi terbarukan.

f. Pembangunan dan modernisasi bandar udara di kota-kota besar serta revitalisasi, peningkatan, dan pembangunan bandar udara di seluruh ibukota propinsi.

g. Penataan dan pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang efektif dan efisien, sistem pembiayaan dan kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dalam pembangunan infrastruktur.

h. Penguatan strategi bagi reformasi sektor telekomunikasi serta peningkatan akses penduduk terhadap broadband network, yang ditargetkan 40% pada tahun 2020 dan 60% pada tahun 2025.

Keempat, Revitalisasi Industri Manufaktur. Program-program yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi Industri manufaktur antara lain :

a. Mendorong pengembangan sektor manufaktur yang dinamis dan produktif, serta revitalisasi dan transformasi Industri Manufaktur.

b. Pengembangan kebijakan yang terfokus dan sistematis dalam meningkatkan Industri Logam Dasar dan Industri Kimia, antara lain melalui kerjasama internasional; Pengembangan industri makanan dan minuman secara terintegrasi; Menjadikan Indonesia sebagai pusat industri otomotif di Asia Tenggara; Revitalisasi dan pengembangan industri kayu, produk kayu dan rotan; serta Pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan 9-11% per tahun.

c. Mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang berasal dari sumber daya alam, dari pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian dan kelautan.

Kelima, Revitalisasi Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Program yang ingin diperjuangkan dalam rangka mewujudkan sasaran kelima antara lain :

a. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan dengan target swasembada pangan pada tahun 2020, terutama untuk pemenuhan bahan pangan pokok pada komoditi strategi seperti, padi, jagung, dan kedelai serta hewan ternak.

b. Pemberdayaan petani, termasuk menuntaskan reformasi agraria dengan upaya mendorong pertanian komersial berskala besar, terutama di luar Jawa. Pada tahun 2020, target luas lahan garapan petani mencapai 1,3 Ha/KK dan meningkat menjadi 2 Ha/KK pada tahun 2025. Pengembangan peternakan dan produk turunannya, pengembangan pertanian niaga, terutama untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri; serta pajak ekspor untuk produk pertanian niaga diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri.

c. Pengembangan industri hilir disertai pemberian insentif pajak, akses permodalan dan dukungan infrastruktur.

d. Mendorong strategi yang konsisten dalam pengembangan kehutanan secara komprehensif, dengan tetap melarang ekspor kayu gelondongan serta produksi rotan diprioritaskan bagi industri furnitur untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dengan memberikan kemungkinan ekspor secara selektif, serta mengembangkan industri berbasis produk hasil hutan secara berkesinambungan.

e. Pengembangan perikanan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor, dengan terus mengefektifkan pencegahan illegal fishing, serta perikanan tangkap dikembangkan melalui pengembangan tehnologi, SDM, dan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana penangkapan.

Keenam, Energi, Sumber Daya Alam, dan Mineral. Sumber daya alam (SDA) merupakan bagian strategis dari perekonomian nasional. Diantaranya adalah minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan sumber penerimaan negara penting dan perlu mendapat prioritas perhatian karena belakangan ini kebutuhan domestik meningkat dengan sangat tajam. Menurunnya produksi minyak bumi dan tidak optimalnya produksi gas alam berakibat besar terhadap perekonomian. Kebutuhan migas dalam negeri yang terus meningkat tidak dapat dipenuhi, sementara pendapatan ekspor juga jauh dari optimal. Untuk ini akan dilakukan berbagai tindakan:

a. Menempuh strategi sekuritas sumber daya alam, khususnya energi dan mineral, agar potensinya dapat menjadi aset yang “tradable” dan “bankable” yang dapat dimanfaatkan bagi pembiayaan infrasruktur, pendidikan dan kesehatan guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Sinkronisasi berbagai produk legislasi dan kebijakan pemerintah sehingga berbagai hal yang bersifat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dapat dihindarkan.

c. Mendorong iklim investasi sektor migas agar dapat mengembalikan produksi minyak ke tingkatan sekitar 1,2 juta barel per hari pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 mencapai 1,8 juta barel per hari.

d. Meningkatkan investasi untuk menaikan produksi gas guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

e. Mendorong perbaikan lingkungan investasi dengan menyempurnakan pola PSC (Production Sharing Contract) dan cost recovery-nya dengan mengembangkan :

1. Sistem royalti .

2. Penetapan biaya ditanggung investor, pembagian hasil produksi yang merefleksikan beban dan risiko yang ditanggung investor, dalam pola bagi hasil yang saling menguntungkan, pemberian insentif pada kegiatan eksplorasi migas terutama eksplorasi di laut dalam.

f. Mendorong penguasaan teknologi terutama core technology.

g. Kebutuhan energi dalam negeri sudah harus dipenuhi dari produksi dalam negeri. Produksi gas harus dioptimalkan dan diperluas, dengan memberikan insentif pajak dan mengatasi berbagai hambatan regulasi. Formulasi harga domestik harus jelas merefleksikan daya beli domestik dan harga internasional.

Ketujuh, Perdagangan yang Kompetitif di Dalam dan Luar Negeri. Perdagangan mempunyai sumbangan cukup besar terhadap PDB dan penciptaan kesempatan kerja sekalipun tidak sebesar industri manufaktur dan pertanian. Sektor perdagangan, termasuk hotel dan restoran, juga mempunyai keterkaitan yang besar dengan sektor-sektor lainnya. Untuk ini perlu diperjuangkan beberapa program antara lain:

a. Mendorong kebijakan perdagangan yang meningkatkan efisiensi, mampu mengatasi praktek bisnis yang tidak sehat, memperpendek rantai perdagangan, meningkatkan kompetisi yang sehat, memperbaiki distribusi, serta menghapus berbagai pungutan agar perdagangan domestik menjadi lebih kompetitif.

b. Meningkatkan porsi perdagangan luar negeri terhadap PDB dengan target sumbangan Ekspor sebesar 35 persen terhadap PDB pada tahun 2020 dan 40 persen pada tahun 2025; Komposisi produk ekspor diarahkan pada produk-produk manufaktur, termasuk produk olahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan produk yang memiliki kandungan ilmu dan teknologi.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perhotelan, restoran, fasilitas dan infrastruktur daerah yang menjadi tujuan wisata, serta pelayanan dalam segala bidang pariwisata untuk mendukung target 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan 25 juta pada tahun 2025.

Kedelapan, Sektor Keuangan yang Mendukung Sektor Riil. Perkembangan sektor keuangan Indonesia berlangsung cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Sejak krisis 1998, perbankan Indonesia mengalami penguatan besar dalam permodalan dan manajemen risiko. Dengan demikian maka beberapa program perlu di dorong:

a. Perbankan yang mendominasi sektor keuangan perlu dioptimalkan pengembangannya untuk mendukung perkembangan sektor riil melalui kebijakan bunga pinjaman dan NIM (Net Interest Margin) yang kompetitif serta peningkatan rasio kredit terhadap PDB.

b. Perlu upaya mendorong peningkatan lembaga keuangan mikro agar memberikan akses lebih besar kepada golongan miskin dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.

c. Mengembangkan pasar modal yang dinamis dan kompetitif dengan mendorong perusahan swasta dan BUMN melakukan initial public offering (IPO), pengembangan pasar obligasi dan akses terhadap kepemilikan saham bagi masyarakat.

d. Memantapkan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan peraturan, perizinan dan pengawasan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan syariah melalui pendekatan yang lebih konsultatif, berbasis risiko, dan kesetaraan.

e. Target rasio kredit terhadap PDB pada tahun 2020 sebesar 50 persen dan 65 persen pada tahun 2025, sedangkan target orang dewasa untuk memiliki rekening bank sebesar 50 persen pada 2020 dan 65 persen pada 2025.

Kesembilan, Meningkatkan kemampuan IPTEK dan Inovasi. Pokok-pokok program dalam rangka mewujudkgn sasaran kesembilan antara lain:

a. Mengembangkan kemampuan IPTEK dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas sehingga kontribusi TFP (total factor productivity) mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Mengembangkan IPTEK dan inovasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan penguasaan teknologi, terutama core technology.

c. Target pertumbuhan TFP pada periode 2015-2020 adalah rata-rata 3% dan pada 2020-2025 rata-rata 4% per tahun. Pada tahun 2025, kontribusi TFP pada pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 40 %.

Kesempuluh, Peningkatan kualitas hidup perempuan, generasi muda dan perlindungan anakyang berbasis keluarga. Pokok-pokok program dalam rangka mewujudkan sasaran kesepuluh antara lain:

a. Mengembangkan kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi

b. Pengembangan kreativitas, produktifitas dan leadership generasi muda

c. Mengembangakan pola perlindungan anak melalui penciptaan lingkungan yang layak

d. meningkatkan kualitas kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga

e. Mengembangkan program secara komprehensif lintas bidang dan berbasis budaya lokal

Kesebelas, Terwujudnya percepatan dan pelipatgandaan pembangunan pendesaan. Pokok-pokok pogram untuk mencapai sasaran ini adalah :

a. Mempercepat dan melipatgandakan pembangunan infrastruktur, pertanian, perikanan, peternakan, pendidikan, kesehatan dan konektivitas di daerah-daerah pedesaan.

b. Menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan KUR.

c. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan Koperasi aan UMKM.

d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

e. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap segala jenis fasilitas modal usaha yang disediakan Negara.

f. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara desa dan kola.

g. Meningkatkan kualitas produk masyarakat pedesaan.

h. Meningkatkan aksesibilitas pasar bagi barang-barang hasil produksi masyarakat pedesaan.

Keduabelas, Memberikan perhatian khusus dalam hal percepatan pembangunan di daerah perbatasan dan daerah kepulauan terdepan. Pokok-pokok program untuk mencapai sasaran ini adalah :

a. Melipatgandakan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar di daerah perbatasan, daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

b. Mempercepat pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah kepulauan terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

c. Menjadikan daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah kepulauan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru.

d. Memperkecil tingkat kesenjangan pembangunan dalam segala aspek antara daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar dengan Negara tetangga.

e. Meningkatkan pembangunan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka menegakkan kedaulatan wilayah NKRI serta mencegah segala bentuk tindakan dan kegiatan illegal.

5. Sukses Pemilu 2017 - 2019

Partai GOLKAR menegaskan bahwa demokrasi di bidang politik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kedaulatan rakyat ke dalam setiap proses politik, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang bersumber dari suara, kehendak, serta aspirasi rakyat secara nyata dan benar. Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan proses pemberdayaan rakyat melalui sistem, struktur dan budaya politik yang demokratis, transparan serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai GOLKAR juga bertekad untuk mengawal dengan gigih pekerjaan besar bangsa dalam rangka mewujudkan paham kedaulatan rakyat melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara substantif.

Partai GOLKAR akan mengikuti Pemilu, khususnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Untuk itu perlu melakukan persiapan yang maksimal dalam suatu rencana strategis maupun pemenangan dalam Pemilu Kepala Daerah dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2018. Dengan demikian Partai GOLKAR akan melakukan usaha-usaha dan kegiatan antara lain :

a) Pemilihan Kepala Daerah 2017 – 2018

Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) merupakan agenda yang memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan, pertama rekrutmen dan penetapan calon kepala daerah merupakan penentu dalam pemenangan Partai GOKLAR dalam Pemilu Kepala Daerah. Kedua, pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang menurut undang-undang terbagi dalam tiga pengelompokan, yakni Tahun 2015, 2018 dan 2020, sehingga perlu dipersiapkan secara matang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;

(1) Menyusun mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah yang memberi prioritas sebesar-besarnya kepada kader-kader terbaik partai, yang penetapannya harus melibatkan pengurus partai di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara aktif dan proposional.

(2) Menetapkan mekanisme konsolidasi Partai GOLKAR bersama partai politik lainnya dalam dan mengembangkan strategi pemenangan lainnya yang ditujukan untuk memenangkan calon Kepala Daerah dari Partai GOLKAR.

(3) Mempercepat proses sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan Kepala Daerah.

(4) Meningkatkan fungsi dan peran aktif lembaga pemenangan pemilu dengan melibatkan organisasi dan jaringan Partai GOLKAR dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

(5) Menyusun peta politik statis dan dinamis baik Nasional maupun Daerah untuk menjadi acuan bagi langkah-langkah pemenangan pemilihan kepala daerah.

(6) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap tahapan dan langkah dalam Pemilihan Kepala Daerah

(7) Menyiapkan tim advokasi hukum bagi calon, partai dan para pihak dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah

b) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019

Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 merupakan agenda utama yang memerlukan penyusunan langkah-langkah strategis dan sistematis dengan program yang jelas dan terukur. Mengingat posisi Partai GOLKAR di tingkat pusat yang dulunya berada di luar pemerintahan, di daerah beragam, dan kini Partai GOLKAR telah mereposisi diri menjadi Partai Pendukung Pemerintah di Pusat hingga ke daerah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana strategi, rencana operasional pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 yang dilakukan secara serentak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

(2) Menyusun mekanisme dan tata cara rekrutmen calon anggota legislatif yang penetapannya harus melibatkan pengurus partai di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara aktif dan proposional

(3) Menyusun mekanisme dan tata cara rekrutmen calon presiden dari. Partai GOLKAR yang tepat.

(4) Menetapkan kebijakan dan arah koalisi untuk mengusung dan memenangkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari Partai GOLKAR pada pemilu Presiden 2019.

(5) Menyusun strategi pencitraan Partai GOLKAR dan melakukan survei politik secara regular untuk mengetahui posisi Partai GOLKAR dalam konstalasi Politik Nasional.

(6) Menyusun pola dan metode pembinaan dan penggalangan masyarakat yang lebih terarah dan efektif dalam rangka pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 bagi Partai GOLKAR.

(7) Membentuk badan pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

(8) Menyusun pedoman kampaye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

(9) Melakukan pelatihan bagi penggalang dan saksi guna memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

(10) Menyusun peta politik statis dan dinamis baik Nasional maupun Daerah untuk menjadi acuan bagi langkah-langkah pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

(11) Menyediakan anggaran, logistik dan alat peraga bagi kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

(12) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap tahapan dan langkah dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

(13) Menyiapkan tim advokasi hukum bagi calon, partai dan pihak-pihak terkait dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

Khusus dalam pemenangan Pemilu Legislatif 2019, diperlukan program sebagai berikut;

(1) Menyusun persyaratan Calon anggota Legislatif yang berkualitas dan menjamin kemenangan Partai GOLKAR.

(2) Melakukan pendidikan politik bagi calon anggota Legislatif 2019 di setiap tingkatan.

Khusus dalam pemenangan Pemilu Presiden 2019, diperlukan program sebagai berikut;

(1) Menyusun persyaratan Calon Presiden yang berkualitas dan menjamin kemenangan Partai GOLKAR

(2) Membangun strategi koalisi yang menjamin kemenangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai GOLKAR

(3) Melakukan kajian secara reguler tentang kecenderungan perilaku pemilih dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemenangan Partai GOLKAR.

V. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM
a. Tanggung Jawab :

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pencapaian program partai secara nasional. Sebagai badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif, DPP berkewenangan menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat nasional dan menggerakan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan Program Umum Partai GOLKAR yang dimandatkan Munas IX. Dewan Pimpinan Pusat bertanggungjawab menyusun strategi dan langkah-langkah operasional dalam bentuk Program Kerja Nasional yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional, yang sejatinya merupakan penjabaran Program Umum pada semua tingkatan.

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dibawah pimpinan Ketua Umum bertanggungjawab dalam mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja partai dalam rangka tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi Pencapaian program, pelaksanaannya memerlukan pemusatan segala pikiran dengan mengerahkan seluruh sumber daya organisasi. Ketua Umum Partai GOLKAR bertanggung jawab memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh jajaran DPP dalam rangka membangun sinergitas dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan program. Para Wakil Ketua Umum bertanggungjawab mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi koordinator-koordinator bidang yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka memastikan terselenggaranya program kerja masing-masing koordinasi bidang secara efektif. Para Ketua, bertanggungjawab mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program di bidangnya untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pencapaian sasaran program. Sementara seluruh kader (legislatif dan eksekutif) di seluruh tingkatan agar dapat membantu tugas Partai dengan mengkedepankan penerapan/mengembangkan politik legislasi dan politik anggaran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan melalui program kerja partai dan tetap menjaga citra Partai GOLKAR, agar menjadi teladan/inovator serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai GOLKAR di daerah dalam mengelola partai yang dipimpinnya senantiasa berada pada posisi terdepan, menjadi tauladan ditengah-tengah masyarakat dalam rangka menjaga citra partai dan pencapaian program-program partai GOLKAR di daerah.

b. Lingkup dan Sifat Program :

Program Umum memiliki lingkupan yang berskala nasional dan Daerah. Pada lingkup Nasional, Program Umum dikembangkan sebagai gerakan nasional untuk melaksanakan tugas pokok partai di berbagai bidang, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(a) dikembangkan berdasarkan ide yang kuat dan mendasar.

(b) dilakukan secara sistemik dan serentak.

(c) memiliki skala prioritas dan tahapan program yang jelas.

(d) dilakukan secara terpadu

(e) dilakukan secara berkelanjutan

(f) dilakukan lebih awal.

Dalam skala daerah program atau kegiatan dilakukan dengan ciri dan karakter masing-masing daerah/ kearifan lokal.

c. Strategi Pencapaian :

  1. Perlu adanya presepsi yang sama dikalangan keluarga besar partai GOLKAR sebagai prasyarat pencapaian sasaran program, yang perlu didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program partai di semua tingkatan organisasi.
  2. Perlunya percepatan pelaksanaan pemantapan kelembagaan Partai GOLKAR baik vertical dan horizontal serta kaderisasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah Munaslub ini.
  3. Memetakan masalah dan melakukan penelitian, kajian tentang preferensi calon pemilih dan faktor determinan yang mempengaruhi pilihan pemilih.
  4. Disusun pengembangan kurikulum pendidikan kader yang programatis dan sistematis serta berkelanjutan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan individu para kader serta kebutuhan dan kesempatan penugasan dan penempatan yang tersedia.
  5. Melaksanakan penyelenggaraan Kaderisasi Partai GOLKAR secara massive, sebagai upaya untuk meningkatkan kader sebagai tenaga inti dan penggerak partai, sehingga mampu menggerakkan program partai secara optimal.
  6. Meningkatkan sarana komunikasi sosial lainnya sebagai media bagi partai untuk menyebarluaskan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan partai kepada jajaran partai GOLKAR dan masyarakar luas, serta sebagai sarana untuk menyalurkan, mengembangkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi anggota dan aspirasi kader Partai GOLKAR.
  7. Anggota FPG DPR Rl, sesuai dengan daerah pemilihannya, diwajibkan melakukan koordinasi dengan anggota FPG DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten/ Kota pada setiap masa reses dan setiap kegiatan lainnya.
  8. Menciptakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik dan efektif dengan kalangan media massa cetak dan elektronik dalam rangka lebih meningkatkan opini masyarakat terhadap citra partai GOLKAR serta sekaligus dapat membantu dalam pelaksanaan Program Partai GOLKAR.
  9. Meningkatkan prioritas pada sasaran khusus seperti pada kelompok pemuda dan perempuan dan prioritas pada wilayah pedesaan.
  10. Penguatan militansi dukungan masyarakat kepada Partai GOLKAR melalui pengembangan respon terhadap kebutuhan aktual masyarakat serta penguatan citra para tokoh Partai GOLKAR di tengah-tengah masyarakat
  11. Penyusunan data base Nasional kader partai GOLKAR Merupakan Bagian Dari Penyelenggaran Kaderisasi Partai berdasarkan kemampuan dan pengalaman untuk selanjutnya dibuat rancangan pengembangan karir kader jangka panjang.
  12. Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana pendidikan, dan pelatihan serta pengelola kader dan pemenangan pemilu pada setiap jenjang kepegurusan perlu didukung oleh tenaga, sarana, dan dana yang memadai serta mempunyai ruang lingkup tugas yang lebih luas sejak pendataan sampai evaluasi, dan promosi kader.
  13. Program partai GOLKAR diorientasikan pada pembuatan dan pelaksanaan program/kegiatan yang bermanfaat, atau mampu menyelesaikan masalah dalam masyarakat sehingga tercipta militansi dukungan masyarakat terhadap Partai GOLKAR.
  14. Mengembangkan sebanyak-banyaknya program kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga bisnis yang diselenggarakan secara terkoordinasi, untuk melekatkan, menguatkan solidaritas dan mendinamisasi aktivitas Partai.
  15. Memperbanyak jumlah tokoh Partai GOLKAR melalui rekruitmen internal maupun eksternal melalui mekanisme sistematis. Penguatan sistem jaringan fungsional dengan menjadikan program sebagai instrumen (orientasi pragmatis) sehingga hal tersebut dapat berfungsi untuk melekatkan, menguatkan soliditas dan medinamisasikan aktivitas partai.
  16. Perlu dirancang serangkaian program kegiatan yang dapat meningkatkan konsolidasi internal dan penguatan ikatan emosional kader dan pengurus kepada Partai GOLKAR, seperti pemberiaan penghargaan kepada para tokoh yang berjasa dalam mengembangkan dan membersarkan partai.
  17. Perlu dikembangkan kesadaran kepada seluruh aktivis terhadap data kuantitatif dan dibentuk Pusat Data dan Informasi Partai GOLKAR sesuai tingkatan yang akan mengelola data-data kuantitatif dan statistik di bidang politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, guna menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pimpinan Partai dengan tepat dan akurat.
  18. Pembentukan pusat data dan informasi Partai GOLKAR sesuai tingkatan guna menjadi dasar pengambilan keputusan strategis partai GOLKAR, dan menjalin kerjasama yang intensif dengan berbagai media massa untuk mengembangkan proses penciptaan opini dan pemeliharaan citra Partai Golkar disemua tingkatan secara berkesinambungan.
  19. Dalam pengelolaan partai, kepatuhan terhadap seluruh aturan organisasi sebagai dasar pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara terbuka pada semua tingkatan dengan terus mengutamakan aspirasi kader, anggota, simpatisan dan masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam setiap keputusan partai GOLKAR.

VI. PENUGASAN DPP PARTAI GOLKAR

  1. Pelaksanaan Program Umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai GOLKAR Tahun 2016 menjadi tanggungjawab Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR hasil Musyawarah Nasional ini yang pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisasi, anggota, kader serta segenap keluarga besar Partai GOLKAR, baik di pusat maupun di daerah.
  2. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menetapkan penjabaran Program Umum ini dalam bentuk program pelaksanaan, matriks program kerja nasional yang berisikan penjabaran Program Umum hingga ke tingkat Pimpinan Desa dan Kelurahan dengan Petunjuk Pelaksanaan yang jelas dan disusun secara bersama-sama dengan unsur pimpinan DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/ Kota dalam forum Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah Provinsi dan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara proaktif mendayagunakan para kader yang duduk di Legislatif (MPR Rl, DPR Rl, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota) dan Eksekutif (Gubernur dan Bupati/ Walikota) dalam memperjuangkan terwujudnya Visi Negara Kesejahteraan 2045.

VII. REKOMENDASI BIDANG PROGRAM UMUM

Setelah mempelajari secara seksama naskah Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang ditetapkan dalam MUNASLUB Tahun 2016 serta mengingat penting dan strategisnya Visi Negara Kesejahteraan 2045 sebagai grand design sekaligus conceptual guidance Pembagunan Nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil dan sejahtera, Komisi Program Umum merekomendasikan agar naskah Visi Negara Kesejahteraan 2045 ditetapkan menjadi keputusan MUNASLUB Partai GOILKAR Tahun 2016.

VIII. Penutup

Keberhasilan pelaksanaan Program Umum ini tergantung pada partisipasi, sikap mental, ketaatan, semangat juang, kejujuran, disiplin pengendalian dan pengawasan dari seluruh jajaran kepemimpinan partai dan warga Partai GOLKAR. Peran aktifsemua fungsionaris partai sesuai potensi, kemampuan dan tugas masing-masing dalam suasana kerjasama dan kebersamaan yang berkualitas, dan demokratis dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan, merupakan prasyarat bagi terwujudnya kejayaan partai GOLKAR, Kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat.


                                                                    Ditetapkan di     : Nusa Dua, Bali

                                                                    Pada tanggal      : 16Mei2016


PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

PARTAI GOLONGAN KARYATAHUN 2016


Prev
page 1 of 23
Tidak Tersedia dalam mode landscape